JAYAPURA, iNews.id - Empat tokoh dari lima wilayah adat di Papua sepakat ingin kebijakan dana otonomi khusus (otsus) berlanjut. Namun harus ada audit secara menyeluruh terkait alokasi dana tersebut.
Kesepakatan itu disampaikan dalam Forum Suara Adat Papua yang digagas Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire, Socrates Sayori digelar di Koya Koso Kota Jayapura, Rabu (25/11/2020).
Para tokoh yang hadir antara lain, Kepala Suku Besar Keerom Herman Yoku, tokoh adat Saireri di Jayapura Niko Mauri, Kepala Suku Wilayah Lapago di Tanah Tabi Yulius Kogoya, Wakil Ketua Masyarakat Adat Lapago Atinus Wakur.
Selain itu hadir juga Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Papua Albert A Kabiay, Wakil Ketua Ampera Eduardo Rumatrai, tokoh Pemuda Lapago Meniron Wenda, tokoh pemuda Lapago Oplinus Lambe dan sejumlah tokoh lainnya.
Kepala Suku Besar Keerom, Herman Yoku mengatakan, Undang-Undang Otsus sudah selayaknya diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi.
"Penolakan itu biasa, tapi saya mau katakan tolak baru minta referendum itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang dan lewat sidang-sidang dan lainnya sampai ke PBB," kata Herman di Kota Jayapura, Papua, Rabu kemarin.
Dia menekankan agar warga melihat sisi positif dari otsus yang ada di depan mata. Yakni dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut dia, audit dana otsus penting dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada rakyat dan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan ke depan.
"Harus di audit menyeluruh supaya rakyat tahu di mana berhasil dan tidaknya. Selain itu menjadi bahan rujukan perbaikan kedepan," ujarnya.
Sementara Ketua LMA Nabire, Socrates Sayori, sebelum kebijakan otsus yang baru pada 2021 ini berlanjut, sebaiknya ada audit menyeluruh. Dengan begitu bisa terlihat di mana kekurangan dalam pengelolaan dana tersebut.
"Ini harus diaudit. Jangan kita memelihara kesalahan-kesalahan yang besar," ujarnya.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait