JAYAPURA, iNews.id - Langkah pemerintah pusat menangani konflik dan kerusuhan di Papua dengan menangkap pengibar bendera Bintang Kejora dan pengerahan pasukan secara besar-besaran ke Papua, mendapat reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat Papua.
Aktivis muda Papua, Arkilaus Baho mengatakan, pola penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto perlu dikritisi. Khususnya soal penanganan keamanan di bumi Papua dan Papua Barat.
"Ketika konflik pecah, solusinya militer diterjunkan, penegakan hukum dan pembentukan tim bayangan. Itulah gayanya Menkopolhukam tangani Papua," kata Arkilaus Baho dalam keterangan tertulisnya yang diterima iNews.id, Senin (2/9/2019).
"Dulu, ketika kasus Paniai berdarah menyeruak, kementerian tersebut datang ke Papua lalu kumpul beberapa orang, dan dipromosikan sebagai wakil orang Papua. Kelompok tersebut diboyong sampai australia, di forum-forum yang bicara Papua, mereka dijadikan sebagai corong di sana," ujar Arki.
Sebelumnya juga dilakukan pengumpulan tokoh-tokoh OPM, Yoku cs, mereka digiring sebagai corong menentang aspirasi OPM di luar negeri.
Sekarang, pola itu kembali dilakukan dalam menghadapi reaksi orang Papua menentang rasisme.
"Beberapa orang Papua, eks menteri, dan legislatif Papua, politisi dan pemuda, dikumpulkan, lalu di opinikan sebagai tokoh macam-macam. Seolah-olah, dengan menonjolkan tim bayangan tersebut, rakyat Papua percaya dan selesai masalahnya," ujar Arki.
Dia menjelaskan, Bendera Bintang Kejora dikibarkan bukan hanya di Istana, hampir semua aksi demo protes yang dilakukan orang Papua melawan rasisme, mereka membawa bendera tersebut. Di Papua maupun Papua barat.
Kenapa mereka membawa bendera? Itulah ekspresi bahwa harga diri orang Papua tidak bisa dilecehkan.
"Saya pikir, orang lagi marah atau jengkel, apalagi dilakukan oleh oknum aparat TNI berseragam, itu keterlaluan," ucapnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah jangan reaktif dengan simbol simbol belaka, sebab simbol bukan solusi mensejahterakan rakyat Papua.
Pemerintah seharusnya mengesampingkan nasionalisme simbol dan mengedepankan nasionalisme kebangsaan, sebangsa dan se-Tanah Air, masyarakat adil dan makmur. "Fokus ke sana saja ketimbang pusing urusan simbol," ucapnya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait