LEBAK, iNews.id - Kalangan DPR prihatin dengan ulah kelompok separatis teroris (KST) atau dikenal kelompok kriminal bersenjata ( KKB) di Papua. Aksi teror yang dilancarkan KKB dinilai menghambat pembangunan di Papua.
Anggota DPR Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, perhatian pemerintah Joko Widodo (Jokowi) cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua. Dia menyebutkan, jalan tol, bandara, waduk, kesehatan hingga pendidikan dan lainya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
"Seharusnya, mereka KKB itu mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur luar biasa di Papua, " ujar Hasbi di Lebak, Senin (2/5/2022).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.
Semestinya, kata dia TNI dan Polri merancang secara struktur untuk mengatasi gerakan KKB dengan damai tanpa terjadi kekerasan kedua belah pihak.
"Kami meyakini sebagai anak bangsa tentu wajib menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ucapnya.
Sementara itu, ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri menegaskan pemberontak kepada pemerintah yang sah dalam ilmu fiqih disebut bughot, hukumnya haram karena dapat menimbulkan kemudaratan dan kesengsaraan.
Dia mengungkapkan, gerakan KKB Papua jelas-jelas ingin memisahkan diri dari NKRI karena mereka melakukan pemberontakan terhadap anggota TNI, Polri dan masyarakat.
"Kita jangan sampai mendirikan negara dalam negara," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten ini.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait