JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar dialog dengan para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura, Papua, Selasa (10/10/2023). Salah satunya dihadiri Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua.
Ketua PW Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa menyampaikan kepada Wapres Ma’ruf Amin agar peradilan HAM dibangun di Papua. Hal ini mengingat masih banyaknya kasus HAM di Papua.
“Mungkin karena banyaknya kasus bisa digeser peradilan HAM itu berada di wilayah Papua, terutama mungkin kalau bisa di Kota Jayapura,” ujar Subhan dikutip dari YouTube Setwapres, Selasa (10/10/2023).
Subhan juga menyampaikan agar dilakukan kajian terkait masalah penyelesaian HAM di Papua yang masih mengedepankan kultural dalam menetapkan sanksi
“Ini perlu dikaji dan ada pendekatan. Karena bisa jadi apa yang ada disepakati atau terbiasa di adat, jadi mungkin tidak terkonek dengan yang ada di pemegang jabatan, baik itu di bupati atau gubernur dan lain sebagainya. Sebab dalam tradisi kultural juga ada, jadi kita diskusi,” kata Subhan.
Selain itu, Subhan juga merekomendasikan kepada Wapres agar pemerintah mengedepankan pendekatan ekonomi kesejahteraan.
“Supaya kalau mereka sudah sejahtera mungkin pemikiran dengan hati lebih adem, lebih dingin untuk diajak dialog. Dan pendekatan hukum, jadi bukan keamanan karena memang di Papua ini secara adat tradisi dengan keputusan-keputusan adat itu yang memang bahkan sangat tegas jadi pendekatan hukum yang baik dan tegas, dan berkesinambungan,” ucapnya.
Subhan juga berharap agar pemerintah hadir di Papua, baik di kota sampai ke pedalaman untuk memberikan rasa aman.
“Jadi hadir untuk memberikan rasa aman bahkan di dalam berbagai aspek. Kemudian aparat juga mungkin lebih humanis. Jadi orang Papua itu terbiasa dengan tegas, jadi tegas, konkrit itu,” ujarnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait