FAKFAK, iNews.id - Sejumlah anggota Satpol PP yang berstatus honorer di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menuntut agar diprioritaskan menjadi CPNS. Mereka sudah bekerja hampir 10 tahun, namun statusnya tetap sebagai tenaga kontrak.
Pernyataan ini disampaikan saat para honorer ini mendatangi rumah jabatan Bupati Fakfak dan mediasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Baham Temongmere, Senin (28/9/2020).
"Kami minta diperhatikan dan diprioritaskan, karena sudah bekerja selama sembilan tahun enam bulan," kata seorang honorer saat mediasi tersebut, Mohammad Rifai Hendy, Selasa (29/9/2020).
Sementara Sekda Ali Baham mengapresiasi kinerja dan loyalitas para pegawai honorer Satpol PP selama hampir 10 tahun terakhir. Namun hasil CPNS 2018 ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.
"Namun aspirasi ini akan menjadi perhatian untuk formasi CPNS 2019 mendatang," ujar dia.
Ali mengatakan, sebetulnya hasil seleksi CPNS 2018 sudah keluar sejak Agustus lalu. Namun hasilnya saat itu tidak memuaskan, sehingga Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak terbang ke Jakarta.
"Dan sekarang inilah hasilnya," ujar dia.
Sebelumnya para anggota Satpol PP Kabupaten Fakfak menggelar long march dari Kantor Bupati menuju Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Lalu mereka menuju rumah jabatan bupati, Senin kemarin.
Para pegawai honorer ini juga yang diduga terlibat dalam aksi perusakan di Kantor Bupati dan Kantor BKD. Motifnya menolak hasil seleksi CPNS 2018 yang dinilai tak berpihak ke masyarakat asli Papua.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait