TIMIKA, iNews.id - Kebijakan pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris harus diiringi dengan pendekatan penanganan yang tepat dan tidak menyasar warga sipil lain. Komnas HAM Papua khawatir, penanganan terhadap teroris Papua malah menciptakan masalah baru.
Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandei, mengatakan, operasi yang dilakukan aparat terhadap KKB harus berorientasi pada penegakan hukum. Tetap menjunjung HAM agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Menurut dia, satuan-satuan TNI dan polisi yang dikirim ke Papua jangan sampai langsung diterjunkan ke daerah konflik seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga. Para personel harus mendapat pembekalan tentang kultur dan pola kebudayaan masyarakat setempat terlebih dulu.
"Sehingga jangan sampai begitu melihat masyarakat Papua memegang panah dan membawa parang lalu dilihat sebagai ancaman langsung kemudian melakukan tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata Ramandei, di Timika, Minggu (9/5/2021).
Ramandei bersama sejumlah tokoh Papua telah mengadakan pertemuan pada Jumat (7/5). Tokoh-tokoh Papua yang hadir, diantaranya Sekda Papua Dance Yulian Flassy, Rektor Universitas Cenderawasih Dr Apolo Safanpo, Ketua MUI Papua Ustadz Islami Al Payage. Mereka berdialog dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Listyo Prabowo, saat melakukan kunjungan kerja ke Timika.
Para tokoh memberi masukan terkait pelabelan teroris terhadap KKB. Mereka meminta tentara dan polisi agar benar-benar menghormati prinsip-prinsip HAM dalam melakukan operasi penegakan hukum.
"Jangan sampai operasi-operasi ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru di tengah masyarakat. Kami minta kedepankan pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan operasi," kata dia.
Salah satu yang dikhawatirkan oleh para tokoh tersebut adalah operasi terhadap kelompok bersenjata bisa menyasar warga sipil lain. Maka dibutuhkan pola komunikasi yang tepat untuk menghindari potensi tersebut.
"Kami minta kepada panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pascapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris. Di antara satuan yang ada, baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, harus ada pola komunikasi yang terbangun agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan operasi mereka," tutur Ramandei
Dia meyakini, dengan mengutamakan prinsip penegakan hukum maka operasi yang dilakukan di Papua bisa terukur dan tidak menyasar orang-orang lain yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kelompok bersenjata. Komnas HAM Papua, sampai saat ini terus melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator antara aparat dengan kelompok-kelompok yang berseberangan di Papua.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam. Kami berterima kasih karena panglima TNI dan kepala Kepolisian Indonesia menyanggupi berbagai usul, saran, dan masukan yang disampaikan tokoh-tokoh Papua," ujarnya.
Editor : Erwin C Sihombing
Artikel Terkait