MERAUKE, iNews.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas penguatan konektivitas jalan dari Papua Selatan menuju kawasan perbatasan Papua Nugini (PNG). Pembahasan tersebut mencakup koridor Merauke-Yetetkun-Butmabin yang dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat hingga distribusi logistik lintas batas.
Pembahasan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (21/9/2026). Forum dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin bersama Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Nurdin mengatakan, konektivitas koridor tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan. Infrastruktur itu juga perlu terhubung dengan pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta simpul lintas batas kedua negara.
“Konektivitas koridor ini perlu dilihat sebagai bagian dari sistem konektivitas kawasan perbatasan. Karena itu, pembahasannya tidak hanya mengenai pembangunan ruas jalan, tetapi juga keterhubungannya dengan pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan simpul lintas batas,” ujar Nurdin.
Sejumlah aspek teknis turut dibahas, mulai dari kondisi jalan, keterhubungan antarkawasan, akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, kondisi jembatan, bangunan pelengkap jalan, hingga hambatan geografis dan kebutuhan peningkatan kapasitas jalan.
Forum juga membahas kesiapan Yetetkun–Butmabin sebagai gerbang lintas batas. Konektivitas tersebut dikaji dari sisi transportasi, perdagangan, jalur logistik, serta kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan.
Dari sisi Papua Nugini, penguatan konektivitas Butmabin Border Post yang direncanakan menjadi counterpart PLBN Yetetkun juga berkaitan dengan kebutuhan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).
Jalur logistik OTML melalui Sungai Fly–Kiunga–Tabubil disebut menghadapi kendala akibat penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.
Dalam forum tersebut, turut dibahas potensi pasokan BBM dari Indonesia ke Papua Nugini melalui skema kerja sama business-to-business (B-to-B) antara OTML dan Pertamina. Skema itu masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, konektivitas koridor, mekanisme perdagangan lintas batas, serta kebutuhan pengguna.
Nurdin menilai diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan dari kedua sisi perbatasan, termasuk OTML, untuk mendapatkan gambaran kebutuhan konektivitas di wilayah Papua Nugini.
“Koordinasi lintas pihak diperlukan agar pengembangan koridor ini dapat melihat kebutuhan dari kedua sisi perbatasan. Dengan demikian, hasil asesmen nantinya dapat menjadi dasar dalam merumuskan penanganan yang terintegrasi,” kata Nurdin.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI akan melakukan peninjauan langsung terhadap koridor Merauke–Yetetkun–Butmabin. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan koordinasi bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Penguatan konektivitas koridor tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelayanan masyarakat, memperlancar mobilitas dan distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait