JAYAPURA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan bantuan Rp3 miliar kepada KPUD Merauke untuk pengadaan atau pembelian alat pelindung diri (APD) bagi para petugas lapangan. APD tersebut dibutuhkan untuk pencegahan virus corona atau Covid-19.
Ketua KPUD Merauke Theresia Mahuze mengatakan, bantuan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Dana sekitar Rp3 miliar lebih itu di luar dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dengan Pemerintah Kabupaten Merauke," kata Theresia Mahuze, Minggu (12/7/2020).
Dengan dana tersebut, KPUD Merauke sudah memesan APD yang akan diberikan kepada petugas di lapangan. Mereka akan melakukan tahapan pilkada serentak 2020 yang saat ini telah berjalan sesuai dengan edaran dari KPU RI.
"Seharusnya kan saat ini sesuai jadwal kami melakukan verifikasi faktual kepada calon perseorangan, tapi kan di Merauke tidak ada calon yang memenuhi syarat. Waktu itu yang mendaftar hanya satu calon tapi tidak memenuhi syarat, sehingga tidak lolos," katanya.
Saat ini, KPUD Merauke sedang mempersiapkan untuk pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang akan membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS). Masa kerja PPDP sesuai aturan dimulai dari 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.
"KPUD Merauke sedang mempersiapkan ini. PPDP dalam tugasnya nanti dalam waktu dekat akan melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian. Mereka nantinya akan turun ke lapangan, dari rumah ke rumah atau face to face," katanya.
Theresia mengatakan, dalam pelaksanaan coklit data pemilih pilkada, KPUD Merauke tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Para petugas akan dilengkapi dengan APD seperti masker, sarung tangan, faces hield, hand sanitizer, dan diiingatkan untuk selalu menjaga jarak.
"APD ini sudah kami pesan dan segera didistribusikan kepada para petugas, termasuk para komisioner KPUD. Untuk bantuan dari pemerintah setempat sejauh ini belum ada," katanya.
Dia mengatakan, KPUD Merauke segera berkoordinasi dengan ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk membahas tahapan pilkada serentak. Pihaknya juga segera bertemu dengan Dinas Kesehatan Merauke.
"Kami segera bertemu dengan bupati Merauke dan dengan Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi. Sebab, tahapan-tahapan ke depan ini kita harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19," katanya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait