JAYAPURA, iNews.id - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, memastikan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak berbenturan dengan nilai hak asasi manusia (HAM). Sebab pelaksanaannya secara tegas terukur dengan pendekatan hukum.
"Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas tetapi tidak boleh mengabaikan HAM," kata Moeldoko dalam Festival HAM 2021 secara daring, Rabu (28/4/2021).
Dia mengaku, sudah mendapat berbagai masukan dalam penanganan KKB Papua, mulai dari TNI, Polri, BIN, Kemenko Polhukam, BNPT hingga Bupati Puncak pada Selasa (27/4/2021).
Upaya penanganan KKB ini juga diikuti dengan dialog-dialog bersama para tokoh agama, budaya, dan masyarakat Papua, sehingga bisa dilakukan dengan tepat sasaran.
Namun di sisi lain, dia menilai, aksi KKB semakin brutal bahkan menjurus pada tindakan terorisme yang memunculkan rasa takut hingga pembunuhan terhadap warga sipil.
"Ada usulan tidak lagi menggunakan istilah KKB tetapi teroris. Saat ini usulan tersebut masih jadi kajian bersama," ujarnya.
Pemerintah akan lebih tegas melakukan penegakan hukum, sebagaimana perintah Presiden bahwa tidak ada tempat bagi KKB di Tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air.
Terlebih, saat ini Papua sedang mempersiapkan agenda nasional, yaitu PON XX, yang tidak semata ajang olahraga, tetapi sebagai upaya merekatkan semangat dan ikatan kebangsaan.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait