TIMIKA, iNews.id - Berbagai program pembangunan fisik yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, belum bisa terlaksana dengan maksimal. Hal itu karena kondisi keamanan Kabupaten Puncak yang sejak dua tahun terakhir (2020-2021) tidak begitu kondusif, serta melandanya pandemi Covid-19 hingga saat ini.
Kedua faktor ini menyebabkan para kontraktor sulit untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan karena berbagai ancaman kemanan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Puncak Willem Wandik saat menjawab berbagai masukan dari angota dewan terkait dengan proses pembangunan di Kabupaten Puncak.
“Kita bisa saja membuat program-program yang tinggi, besar, banyak, jika tidak dibarengi dengan kondisi keamanan yang kondusif, program tidak akan jalan, pihak ketiga merasa takut untuk kerja di Lapangan,” ujarnya saat membuka rapat paripurna pertama Upacara Pembukaan Sidang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak 2021, Selasa (28/9/2021).
Menurutnya, daerah Puncak membutuhkan pembangunan infratruktur yang banyak, karena baru dimekarkan. Belum lagi, kabupaten ini berada di daerah tersulit dan terpencil. “Kami sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui dana Otsus, untuk pembangunan jalan jembatan, dan lapangan terbang. Namun, jika keamanan tidak kondusif, maka kita tidak bisa buat apa-apa,” katanya.
Dia mengimbau para inteletual dan politikus, maupun masyarakat Puncak untuk bersama-sama memberikan jaminan keamanan di kabupaten ini, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan maksimal.
“Kita sama-sama hadirkan surga di Kabupaten Puncak, ada keamanan yang baik, kedamaian, dengan demikian pembanguhan bisa berjalan dengan baik,masyarakat sejahtera, maka apa yang disebut sorga yang kita impikan itu bisa dinikmati di Kabupaten Puncak,” tuturnya.
Terkait sorotan DPRD mengenai informasi dana Rp17 miliar untuk penanganan Covid-19 yang dipotong dari dana kampong, Bupati menjelaskan bahwa dana itu tidak ditaruh dalam kas daerah APBD Puncak. Sebab, dana tersebut berada di tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Puncak dan tidak bisa digunakan sembarangan karena pengawasannya yang sangat ketat.
“Dana itu ada di tim gugus tugas, bisa cek di sana, kami baru pakai sebagian saja, untuk penanganan Covid-19, banyar honor dokter, (tim) medis, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19, persiapkan rumah sakit untuk ruang isolasi, beli vitamin, rujukan. Kami gunakan dana itu sesuai dengan aturan, tidak bisa sembarang. Kalau kami gunakan sembarang, sama saja kami gantung leher itu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lukius Newegalen juga mendorong agar proses pembangunan tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dirinya juga menyoroti agar para pimpinan SKPD juga lebih banyak berada di Ilaga, sehingga bisa menerjemahkan visi dan misi dari bupati dan wakil bupati.
“Kita mengerti kondisi soal keamanan dan Covid-19, hanya saja jangan itu menjadi alasan untuk kepala OPD daerah lebih banyak di luar daerah, rajinlah naik ke ‘Ilaga’, sehingga masyarakat bisa tahu, dampak dari kehadiran pemerintah daerah. Apalagi kita sudah mampu mengatasi Covid-19, sudah zona hijau kembali,” ujarnya.
Kader Partai Gerindra ini juga mendorong agar kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan program-program yang dilaksanakan di lapangan, sehingga tidak ada rasa kecurigaan antara DPRD dan pemerintah, Sebab menurutnya, DPRD adalah perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan.
(CM)
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait