NABIRE, iNews.id - Membuka akses wilayah dan menekan biaya layanan dasar menjadi langkah penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat Papua Tengah. Kebijakan subsidi angkutan udara hingga penguatan layanan kesehatan dinilai bisa memberi ruang lebih besar bagi masyarakat pedalaman dan pegunungan untuk terhubung dengan pusat ekonomi, sekaligus memperoleh pelayanan publik yang lebih mudah.
Sejumlah program strategis tersebut diluncurkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Nabire. Kebijakan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley (MEGE) itu mencakup sektor transportasi dan kesehatan yang selama ini menjadi bagian penting dari kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah Amandus Pigai menilai kebijakan tersebut dapat menjawab persoalan mendasar masyarakat sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi kerakyatan.
Salah satu program yang mendapat perhatiannya adalah subsidi angkutan udara bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan pegunungan. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah rute dari Nabire menuju Ilaga, Mulia, Bilogai, Enarotali, Moanemani hingga Waghete.
“Ketika konektivitas semakin terbuka dan biaya transportasi dapat ditekan, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan aktivitas ekonominya,” kata Amandus Pigai, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, subsidi penerbangan tidak hanya mempermudah mobilitas warga. Konektivitas udara yang lebih terjangkau juga dapat mendukung distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian, sekaligus memperluas akses pelaku usaha kecil terhadap pasar.
Penguatan layanan kesehatan juga menjadi bagian dari program yang mendapat perhatian melalui Ko Harus Sehat. Program tersebut didukung alokasi anggaran Rp27,3 miliar untuk Puskesmas Siriwini dan RSUD Nabire.
Dukungan tersebut diharapkan memperkuat layanan kesehatan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar hingga rawat inap. Pembiayaan itu juga dapat membantu melengkapi kebutuhan pelayanan medis yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui skema BPJS Kesehatan.
Pembangunan di Papua Tengah, kata Amandus, perlu berjalan beriringan antara pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Pembangunan ekonomi tidak akan maksimal jika masyarakat masih menghadapi persoalan akses transportasi dan layanan dasar. Karena itu, program seperti ini perlu terus diperkuat,” tegasnya.
Dia berharap berbagai kebijakan tersebut dapat dilanjutkan secara konsisten dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat, termasuk Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat umum.
Bagi Partai Perindo, penguatan konektivitas dan layanan publik merupakan bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan. Dengan akses yang semakin terbuka, masyarakat terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Langkah tersebut sejalan dengan perhatian Partai Perindo terhadap ekonomi kerakyatan yakni mendorong kebijakan pembangunan yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” tutur Amandus.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait