MANOKWARI, iNews.id - Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat merayakan HUT ke-10. Perayaan HUT ini diselenggarakan di Kantor PGGP di Sowi Gunung, Manokwari, Senin (31/10/2022) dihadiri Asisten Staf Khusus Wapres RI Khamami Zada.
Selain asisten staf khusus Wapres RI, perayaan HUT yang mengambil tema Hidup dan Melayani Bersama sebagai Sahabat Kristus ini turut dihadiri Ketua PGGP Provinsi Papua Hiskia Rollo dan unsur Forkompimda Papua Barat.
Kehadiran tim Setwapres dalam perayaan HUT PGGP Papua Barat menjadi tindak lanjut dari hubungan kerja sama. PGGP Papua Barat dan Papua yang melakukan kunjungan silahturami ke Istana Wakil Presiden beberapa waktu lalu.
Gagasan yang disampaikan oleh PGGP Papua dan Papua Barat kemudian disambut baik oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan ditindaklajuti oleh kementerian/lembaga terkait melalui beberapa program kerja sama. Program tersebut sudah mulai direalisasikan pada 2022 berupa pembentukan balai latihan kerja (BLK) komunitas dan pelatihan-pelatihan vokasional di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat.
Ketua Umum PGGP Papua Barat Sherly Parinussa menyampaikan, PGGP Papua Barat merupakan lembaga representatif gereja di Papua Barat yang terbentuk sejak 17 Oktober 2012 melalui Konferensi Pemimpin Gereja Se-Papua Barat yang beranggotakan lebih dari 53 denominasi gereja dengan komposisi penduduk 61,75 persen.
"PGGP Papua Barat telah berperan sebagai wadah konsultatif, koordinatif, aspiratif sekaligus perjuangan gereja di Tanah Papua mau pun ke luar Papua. PGGP hadir sebagai corong dan tangan gereja untuk menjadi terang bagi banyak orang dalam berbagai peristiwa seperti bencana alam di berbagai tempat seperti Jayapura, Ambon, Palu, maupun dukungan morel dan material bagi gereja-gereja yang mengalami ketidakadilan dan tekanan seperti di Aceh dan Surabaya," ucapnya.
PGGP Papua Barat tidak hanya berjuang untuk kepentingan gereja, tetapi juga kebaikan seluruh bangsa yang jemuk agar dapat hidup rukun dan damai sebagai saudara sebangsa sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana nilai-nilai dasar dan universal yang diajarkan oleh Kristus kepada semua umat Kristen.
"Pembangunan itu tidak bisa di-handle hanya oleh pemerintah, namun mesti merangkul semua pihak termasuk gereja dalam hal ini kami PGGP. Karena gereja menyentuh masyarakat hingga di pelosok-pelosok," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya bersama pemeintah pusat berkolaborasi untuk melakukan berbagai program kemasyarakatan.
"Program-program pembangunan guna percepatan di Papua Barat yang merupakan rekomendasi PGGP Papua dan Papua Barat utamanya dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Kita berkoordinasi terus dengann Bapak Wapres untuk program percepatan pembangun di Papua dan Papua Barat," kata dia.
Dijelaskan lagi, program pendidikan yang menjadi rekomendasi adalah terkait kekurangan guru dan program guru SD dan TK pada pendidikan tinggi dan yayasan Kristen.
"Untuk UMKM akan ada pembangunan BLK (balai latihan kerja, red) komunitas gereja," katanya.
Sementara itu, Asisten Staf Khusus Wapres RI Khamami Zada mengatakan pihaknya sangat serius mendukung pembangunan Tanah Papua untuk lebih maju dan sejahtera sesuai impian sereja dan seluruh masyarakat berdasarkan amanat UU Otsus Papua.
"Karena itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Daerah Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden RI. Diharapkan melalui BPP ini akan terjadi percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mencapai masyarakat Papua yang sejahterah," kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah selanjutnya akan berfokus terhadap program kemitraan bersama PGGP.
"Untuk tahun ini sendiri seperti pembangunan BLK komunitas pelatihan advokasi dan rencananya tahun depan adalah pembangunan Papua Christian Center," katanya.
Zada juga menyebut apa yang dilakukan pemerintah merupakan jawaban atas rekomendasi yang disampaikan PGGP pada perayaan HPI beberapa waktu lalu di Papua.
"Sedang dikerjakan ini menjadi kemitraan antara Setwapres dan PGGP adalah pendidikan dan SDM, keagamaan, sosial dan kesehatan, ini merupakan rekomendasi HPI yang diajukan ke presiden. Secara umum percepatan pembangunan ini akan menjadi seluruh lini kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk OAP dan menjadi progres pentung tujuan pembangunan," katanya.
Editor : Rizky Agustian