JAKARTA, iNews.id – Cara Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyelesaikan masalah Papua tanpa tetesan darah menuai pujian sejumlah pihak termasuk orang Papua.
Dulu selama rezim Orde Baru, adalah tabu jika orang Papua menyebut diri mereka sebagai orang Papua. Secara politis , pemerintah saat itu mengidentikkan Papua dengan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. Namun, Gus Dur meruntuhkan tembok-tembok ketakutan itu.
“Karena Gus Dur, kami tidak takut-takut lagi menyebut diri kami orang Papua, dan kami bangga dengan itu,” kata seorang pemuda Papua bernama Yehezkiel Belaw, tulis B. Josie Susilo Hardianto dalam buku Gus Dur: Santri Par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa (2010) suntingan Irwan Suhanda dikutip dari laman dakwahnu, Selasa (18/1/2022).
Ada beberapa cara Gus Dur menyelesaikan konflik di Papua tanpa tetesan darah. Pertama, Presiden Gus Dur mengizinkan digelarnya Kongres Rakyat Papua II yang dihadiri oleh tidak kurang dari 5.000 orang peserta pada akhir Mei 2000.
Tri Agung Kristanto dalam bukunya berjudul Perjalanan Politik Gus Dur (2010) menyebutkan, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini memberikan bantuan dana sebesar Rp1 miliar rupiah untuk penyelenggaraan Kongres Papua II tersebut.
Kongres ini membicarakan tentang segala hal tentang masa lalu dan masa depan Papua, termasuk pentingnya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, serta pengabaian hak-hak dasar terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Papua.
Berikutnya, cara Gus Dur menyelesaikan konflik di Papua yakni dengan memperbolehkan berkibarnya bendera Bintang Kejora di tanah Papua.
Bendera Bintang Kejora selama ini dianggap sebagai lambang separatis. Namun oleh Gus Dur bendera ini dinilai sebagai lambang kultural sehingga diperbolehkan untuk berkibar dengan syarat dikibarkan di bawah bendera Merah-Putih. Makna sejati dari Bintang Kejora sebenarnya adalah “kuasa Tuhan”.
Gus Dur juga memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Alasan Gus Dur, nama Irian memiliki makna yang jelek. Sebab dalam bahasa Arab kata Irian berarti telanjang (Urryan).
Gus Dur juga beralasan bahwa dalam kebudayaan Jawa penggantian nama seorang anak dilakukan jika sang anak sakit-sakitan. “Biasanya sih namanya Slamet. Tapi saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua,” kata Gus Dur saat itu.
Bagi orang Papua, Gus Dur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang secara terbuka mengakui kembali masyarakat Papua sebagai bangsa. Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Adat Papua kala itu, Forkorus Yaboisembut.
“Ia (Gus Dur) tidak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mengakui harkat dan martabat kami rakyat Papua,” ucap Forkorus, dikutip dari buku suntingan Irwan Suhanda.
Pengakuan atas ekspresi kultural, kebebasan berpendapat, dan identitas politik, termasuk dengan mengizinkan dikibarkannya bendera Bintang Kejora, lanjut Forkorus, tidak hanya penting bagi masyarakat Papua, tetapi juga menegaskan keberadaan orang Papua yang harus diperlakukan setara.
Meskipun masa pemerintahannya sebagai Presiden RI sangat singkat, Gus Dur yang juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini telah mengilhami masyarakat Papua untuk berjuang demi perdamaian.
“Dengan keberanian iman dan intelektualitasnya, Gus Dur membebaskan masyarakat Papua dari kekangan masa Orde Baru yang otoriter-militeristik,” tandas Forkorus.
Neles Tebay, tokoh masyarakat Papua yang juga koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), lembaga untuk menjembatani dialog antara Jakarta-Papua, menyebut Gus Dur sebagai man of peace alias sang juru damai.
Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid pada tahun 2019 menyebut Gus Dur memilih jalan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Alissa menjelaskan Gus Dur ingin warga Papua merasa nyaman dalam mengeskpresikan identitas kebudayaannya. Dengan begitu mereka juga akan nyaman dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia.
Editor : Kastolani Marzuki