Anggota DPR dari PAN Usul Program MBG di Papua Pegunungan dan Tengah Diganti Sekolah Gratis

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi IX DPR, Paulus Ubruangge mengusulkan agar program makan bergizi gratis (MBG) di Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebaiknya diganti dengan program sekolah gratis. Usulan ini menyusul adanya demonstrasi pelajar yang menolak program tersebut.

Polisitikus Partai Amanat Nasional (PAN) asal Papua Pegunungan itu menilai program andalan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  itu sangatlah bagus, namun aspirasi para pelajar di Indonsia timur itu juga perlu didengarkan.

Baca Juga

Demo Pelajar Tolak MBG di Jayawijaya Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

"Alangkah baiknya untuk program makan siang ini kalau bisa untuk secara khusus untuk Papua Pegunungan dengan Papua Tengah, saya hanya usulkan kepada pemerintah untuk dua Provinsi ini bisa perhatikan anak-anak itu bisa (dapat) biaya sekolah dikasih gratis," ujar Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, jauh lebih bermanfaat bagi warga di tanah Papua jika pemerintah dapat membebaskan biaya sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga kuliah. Para pelajar, kata dia akan lebih fokus untuk belajar dan bisa menjadi anak-anak yang pintar.

Baca Juga

Demo Pelajar di Jayawijaya Tolak Program Makan Bergizi Gratis Diwarnai Kericuhan

Dia menyampaikan, anak-anak di Papua khususnya Papua Pegunungan dan Papua Tengah, memiliki trauma yang mendalam lantaran banyak yang meninggal dunia setelah membeli jajanan di sana. 

"Sehingga ini trauma yang dalam, trauma yang dalam di dua provinsi itu, sehingga mereka tidak mau makanan gratis. Apalagi ini penanganannya sekarang ini langsung dari Kodim, sehingga memang mereka tidak akan terima itu makanan gratis ini," ujarnya.

Dia tidak ingin, anggaran yang dikhususkan untuk MBG ini menjadi terbuang sia-sia lantaran banyak pelajar yang menolak program tersebut. Dia berharap agar pemerintah bisa mengkaji ulang pemberian MBG ini di wilayah Papua, khususnya dua provinsi tersebut.

"Sehingga, saya hari ini minta supaya pak Presiden kalau bisa, program ini bagus, namun kita harus diskusi ulang dengan kepala badan dan menteri-menteri yang terkait dan juga Komisi IX ini harus dibahas ulang supaya program ini kita bisa alihkan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi