Angka Stunting di Papua Tertinggi Ketiga, Menko PMK Soroti Hal Berikut

JAKARTA, iNews.id - Angka stunting Provinsi Papua dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di posisi ketiga. Ada peningkatan dari tahun 2021 sebesar 29,5 persen menjadi 34,6 persen di tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti meningkatan angka stunting tersebut. Menko PMK pun berharap agar seluruh kabupaten dan kota memiliki target untuk segera memenuhi dan menyelesaikan pengisian data stunting pada setiap desa di daerah tersebut.

Baca Juga

Catat 3 Hal Penting Wajib Dilakukan Ibu untuk Mencegah Stunting

Dia menegaskan bahwa dana desa dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem.

“Saya meminta peta untuk setiap daerah yang kira-kira membutuhkan jalan dan juga akses lainnya seperti sanitasi air bersih sehingga nantinya mendapatkan bantuan serta perhatian khusus dari Kementerian PUPR agar penyelesaian mengenai target penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat segera diselesaikan dengan baik,” kata Muhadjir, Selasa (15/3/2023).

Baca Juga

Cegah Stunting lewat Gelar Ukur, Dinkes Bone Bolango Beri Imunisasi Ibu Hamil dan Anak

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mamberamo Jaya Mansur mengatakan peningkatan angka stunting di Papua disebabkan data yang diinput ternyata belum termasuk seluruh cakupan desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengakses ke desa yang jaraknya cukup jauh, serta kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas.

“Tidak semua puskesmas memiliki dokter, khususnya di daerah terpencil karena memang cukup susah dijangkau. Biasanya nanti kami meminta dari distrik atau kota maupun kabupaten untuk bisa mengisi kekosongan dokter di puskesmas tersebut,” ujarnya.

Baca Juga

Turunkan Stunting dengan Penthul Melikan, Polres Ngawi Dapat Penghargaan dari BKKBN dan Menko PMK

Hal yang sama juga dirasakan oleh daerah lainnya. Masih adanya permasalahan pada intervensi spesifik seperti kurangnya edukasi konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri. Kemudian rendahnya partisipasi keluarga dalam imunisasi anak, serta pemberian ASI dan makanan tambahan yang kurang optimal.

Sedangkan pada intervensi sensitif permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan edukasi terkait gizi, hingga akses infrastruktur sanitasi serta air bersih yang masih rendah.