Cegah Mafia BBM, Rampeani Rachman Desak Pengawasan Ketat di SPBU Mimika

MIMIKA, iNews.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax memunculkan kekhawatiran terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi terjadi seiring kemungkinan meningkatnya konsumsi Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar.

Anggota DPRK Mimika dari Partai Perindo, Rampeani Rachman meminta Pertamina serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika memperketat pengawasan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik mafia BBM yang dapat merugikan masyarakat.

Baca Juga

Polisi Bongkar Sindikat BBM Subsidi Ilegal Antarkota di Bangkalan, 5 Orang Ditangkap

"Untuk mencegah mafia BBM, Pertamina dan Disperindag harus memperketat pengawasan di setiap SPBU. Jika data kendaraan tidak sesuai atau tidak memiliki barcode, maka pengisian BBM subsidi tidak boleh dilayani," kata Rampeani Rachman, Jumat (12/6/2026).

Menurut Rampeani, penerapan sistem digitalisasi dan barcode dalam program Subsidi Tepat perlu dioptimalkan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, pengawasan terhadap batas maksimal pengisian harian berdasarkan jenis kendaraan juga harus diperkuat guna mencegah pembelian berulang yang berpotensi berujung pada penimbunan.

Baca Juga

Breaking News: Harga BBM Naik, Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter

Sebagai anggota Komisi III DPRK Mimika, ia menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter dapat mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Situasi tersebut dikhawatirkan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menimbun BBM subsidi dan mengambil keuntungan dari perbedaan harga.

"Jangan sampai ada penimbunan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan masyarakat banyak. Kalau perlu, Disperindag turun langsung setiap hari ke SPBU untuk memastikan distribusi berjalan normal dan stok tetap tersedia," ucapnya.

Menurutnya, Pertamina memiliki peran strategis dalam mendeteksi indikasi penyimpangan karena seluruh aktivitas distribusi dan pengisian BBM terekam dalam sistem. Pengisian berulang yang melebihi kuota, menurutnya, harus segera ditindak agar tidak berkembang menjadi praktik penimbunan.

Dia juga menyoroti Pertalite yang dinilai menjadi sasaran utama para penimbun karena harganya lebih murah dibandingkan BBM non-subsidi. Kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada BBM subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dia meminta Pertamina, Disperindag, serta aparat TNI dan Polri melakukan pengawasan dan operasi gabungan secara berkala. Selain menjaga ketersediaan stok dan kuota, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

“Pertamina harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal bersama agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak. Kerja sama dengan TNI-Polri juga sangat penting, karena mereka bisa membantu pemerintah daerah mengawasi distribusi BBM ini," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi