Demo di Keerom, Ratusan Warga Blokade Sejumlah Kantor Pemkab

Edy Siswanto ยท Senin, 31 Agustus 2020 - 19:04 WIT
Demo di Keerom, Ratusan Warga Blokade Sejumlah Kantor Pemkab
Ratusan warga Kabupaten Keerom berdemonstrasi ke Kantor Bupati Keerom, Senin (31/8/2020). (Foto: iNews/Edy Siswanto)

KEEROM, iNews.id – Ratusan warga Kabupaten Keerom berdemonstrasi ke Kantor Bupati Keerom, Senin (31/8/2020) pagi hingga siang tadi. Warga juga memblokade sejumlah kantor Pemkab Keerom menggunakan batu karang, termasuk kantor bupati.

Namun, massa kecewa karena Bupati M Markum ternyata mengambil cuti. Informasi diperoleh, kepala daerah itu mengambil cuti untuk persiapan maju sebagai calon bupati di Pilkada Keerom 2020. Sementara warga berharap bisa menyampaikan berbagai permasalahan di daerah itu.

Unjuk rasa ratusan warga ini menuntut kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada warga Kabupaten Keerom. Kebijakan itu mulai dari persoalan insentif tenaga medis, seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), hingga tenaga honorer K-2. Massa juga memprotes soal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan secara umum di Keerom.

Sekretaris Dewan Adat Keerom (DAK) Laurens Borotian mengatakan, warga menilai sudah sejak tahun 2018 lalu tidak ada keberpihakan terhadap pemerintah hingga berakhirnya masa jabatan Bupati M Markum. Masyarakat merasakan tidak ada perubahan, baik dari sisi infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.

“Infrastruktur jalan yang rusak tidak ada perbaikan. Pendidikan dan kesehatan lebih parah. Untuk perbaikan jalan, warga menyetor iuran Rp1.000 membeli karang untuk menutup lubang. Ini miris sekali,” kata Laurens.

Warga juga menyoroti proses seleksi CPNS. Mereka menduga ada pergantian nama peserta tes yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Terkait hal ini, mereka berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua turun untuk mengevaluasi seleksi CPNS di Keerom.

“Beberapa kali saya terima laporan kalau ada warga yang diminta KTP dan KK untuk dimasukkan dalam seleksi CPNS, padahal yang bersangkutan tidak ikut seleksi,” katanya.

“Kami harus bicara karena kami masyarakat adat melihat tidak ada keberpihakan pemerintah kepada rakyat Keerom. Dengan kegagalan-kegagalan ini, kami minta pemerintah provinsi dan pusat serius melihat ini,” katanya.

Salah satu pengunjuk rasa, Panji Mangkunegoro mengatakan, pelayanan kesehatan di daerah itu juga masih memprihatinkan. Salah satunya di Kampung Milky. Meskipun ada sejumlah puskesmas, namun pelayanan tidak maksimal karena peralatan dan tenaga medis.

“Warga Kampung Milky sampai cari pelayanan kesehatan di Arso IV. Ada perkataan puskesmas tidak lengkap dan tenaga medis tidak ada di tempat karena insentif tidak terbayarkan,” kata Panji.

Pengunjuk rasa lainnya, Victor Tibul meminta agar Bupati Keerom M Markum bisa menemui massa dan menjawab aspirasi yang disampaikan. “Seharusnya Pak Bupati Markum bisa menerima warganya yang datang berdemo di kantornya ini,” katanya.

Para pendemo yang membawa sejumlah spanduk dan pamflet berisi sejumlah tuntutan sempat membubarkan diri karena turun hujan. Namun, sekitar pukul 15.30 WIT setelah hujan reda, Sekda Keerom Blasius Waluyo menemui warga yang masih berkumpul di halaman kantor bupati.

Blasius yang didampingi Wakapolres Keerom Kompol Martha dan Kasat Intelkam Iptu Enceng serta Danramil Arso Mayor Chk Yuliana R Yoku mendengarkan sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah orator dan perwakilan.


Editor : Maria Christina