DPR Sinyalir Ada Kebocoran Dana Otonomi Khusus Papua

JAKARTA, iNews.id – Wabah campak dan gizi buruk yang menelan puluhan korban jiwa di Kabupaten Asmat, Papua, mengundang keprihatinan  mendalam banyak kalangan. Pimpinan DPR mencium adanya kebocoran dana otonomi khusus (otsus) Papua dari peristiwa itu.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan, dana ratusan triliun rupiah sudah digelontorkan Pemerintah ke Papua. Namun realisasinya ternyata tidak tepat sasaran, terutama dalam menyejahterakan masyarakat.

Baca Juga

Tengok Korban Wabah Campak dan Gizi Buruk, Menkes Kunjungi Asmat

"Jadi menuju ke tingkat kemakmurannya belum signifikan. Ini di mana kebocorannya. Ini yang perlu kita evaluasi," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menjelaskan, dana otonomi khusus di Papua itu seharusnya sebanding dengan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di sana. Faktanya, dana ratusan triliun mengalir, tetapi Papua masih terbelakang dan tertinggal dengan daerah lain.

Baca Juga

Tak Mau Ditangani Medis, 2 Balita Gizi Buruk di Asmat Meninggal Dunia

Taufik pun mendesak agar diterapkan pola transparansi dan akuntabilitas anggaran yang jelas untuk mengevaluasi dana otsus untuk Papua. ”Artinya untuk apa saja yang ratusan triliun (rupiah) itu. Akuntabilitas tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan," ujar Taufik.

Taufik mempersilakan KPK, polisi, maupun Kejaksaan untuk bisa memproses hukum apabila ada penyalahgunaan anggaran dana otsus. "Kalau ada penyimpangan dan hal-hal yang perlu diluruskan, diluruskan secara objektif seperti hal lain," tuturnya.

Baca Juga

Satgas TNI Gerak Cepat Atasi Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8 triliun. Adapun dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun. Namun, berbagai pihak mempertanyakan penggunaan dana tersebut pasca terjadinya wabah campak dan gizi buruk yang melanda kawasan Asmat.

Selain Papua, dua daerah yang menerima dana otsus yakni Aceh dan Yogyakarta. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, dana otsus sebaiknya dievaluasi.

"Semuanya (dievaluasi). Dana otsus diperuntukkan untuk daerah seperti Aceh, Yogya, Papua. Tiga daerah. (Sebaiknya) digunakan untuk kepentingan masyarakat umum lebih luas lagi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan," kata JK baru-baru ini.

Politikus senior Golkar itu menuturkan, evaluasi dana otsus penting dilakukan. Tujuannya ialah untuk memastikan dana tersebut tersalurkan dengan benar dan baik kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ketimpangan.

Editor: Zen Teguh