Jelang Pemilu 2024, Wapres Pastikan Sudah Antisipasi Ancaman Keamanan KKB di Papua

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pemerintah telah mengantisipasi ancaman keamanan termasuk dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Wapres merujuk dari laporan yang diterima setelah memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) terkait Update Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 (Empat) Daerah Otonom Baru (DOB).

“Dari laporan tadi disampaikan semua, sudah disiapkan,” ujar Wapres saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (10/10/2023).

Baca Juga

Wapres Ajak Tokoh HAM Cari Akar Masalah Keamanan di Papua

Menurut Wapres, segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 telah disiapkan. Termasuk berbagai hal teknis mulai dari anggaran hingga masalah keamanan.

“Sudah disiapkan. Artinya segala sesuatunya termasuk masalah teknis, keamanan, penyelenggaraan, pembiayaan sudah siap,” katanya.

Baca Juga

Cerita Wapres Berkantor di Papua, Ruang Kerja Menghadap Laut dan Menyenangkan

Senada dengan Wapres, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyampaikan pemprov telah mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui koordinasi dan safari di seluruh wilayah.

“Untuk rencana persiapan Pemilu 2024, kami pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari aspek keamanan kami terus berkoordinasi. Kemudian safari yang digelar dari Polda, kemudian dari institusi keamanan lainnya di 4 daerah,” ujarnya.

Baca Juga

Dialog dengan Wapres, PW Muhammadiyah Ingin Pengadilan HAM Dibangun di Papua

Selain itu, dia juga terus sosialisasikan untuk memastikan pemilu berjalan lancar di seluruh wilayah Papua.

Baca Juga

Penampakan Kantor Wapres Ma’ruf Amin di Papua Selama 5 Hari

“Sudah dimulai dari kami Provinsi Papua Tengah. Kemudian untuk pembiayaannya dengan KPU dan persiapan-persiapan lainnya terus kami lakukan sosialisasi di tingkat masyarakat,” katanya.

Ribka menegaskan, pemilu merupakan agenda negara yang wajib dan harus dilaksanakan sehingga masalah keamanan di Papua tidak boleh sampai mengganggu pesta demokrasi tersebut.