Kelompok Separatis di Papua Dinilai Tak Pernah Berkontribusi untuk Masyarakat

JAYAPURA, iNews.id - Pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira, mempertanyakan kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Terutama, pentolan ULMWP, Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara. 

I Nyoman menilai, selama ini kontribusi Benny Wenda tak terlihat bagi Papua. Dia juga mempertanyakan rekam jejak Benny Wenda di Papua. 

Baca Juga

Benny Wenda Deklarasi Negara Papua Barat, Mahfud MD: Itu Negara Ilusi

"Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalah kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh," kata I Nyoman dalam sebuah Webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dengan tajuk “Pendekatan Kemanusiaan dan Keamanan Bagi Papua”, Kamis (3/12/2020). 

Dia pun juga mempertanyakan kepentingan Benny Wenda dan para tokoh separatis lainnya di Papua. Termasuk, bentuk pemerintahan yang ingin dibangun oleh mereka. 

Baca Juga

Lemhannas: Deklarasi Pemerintahan Papua Barat Pelanggaran Hukum, Benny Wenda Bisa Ditindak

"Saya masih mempelajari kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Kalau merdeka mau mendirikan negara apa, mau membentuk pemerintah seperti apa, mau bagaimana struktur organisasisnya. Jelas enggak ini. Itu menjadi persoalan juga," ujarnya. 

Dia menyebut, ada banyak kelompok separatis di Papua, termasuk di ULMWP sendiri. 

Baca Juga

Penjelasan Kantor Staf Presiden soal Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

"Bicara mengenai Benny Wenda, kita bicara ULMWP. Jangan salah, tokoh ULMWP itu ada empat bisa disebut tiga tokoh besarnya. Ada Benny Wenda di London, Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Austalia," sebutnya. 

ULMWP, kata dia, jalur perjuangannya bukan lokal atau nasional. Melainkan dari jalur internasional. 

"Dia enggak berjuang lagi dengan pemerintah Indonesia. Perjuangan mereka adalah dari sisi apa yang dilakukan selama ini mencari dukungan internasional, paling tidak memberikan support terhadap perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia," ujar I Nyoman.

Senada dengan I Nyoman, mantan Kepala BAIS, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menilai, deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya kepentingan kelompoknya saja. Hal itu, menurutnya, terlihat dari banyaknya kelompok di Papua yang menentang deklarasi tersebut. 

"Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua," katanya. 

Dia mengungkapkan, Benny Wenda juga saat ini juga sudah menjadi warga negara Inggris. Sehingga, sangat tidak masuk akal bila dia mengklaim mewakili masyarakat Papua. 

"Bagaimana warga negara Inggris kok mewakili Papua, itu enggak masuk akal," katanya.

Sementara itu, Manager Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP, Eveline Cabuy, mengatakan, pemerintah meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, kata dia, pemerintah juga masih belum memerhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua.

"Rasa aman ini bukan hanya tentang kemanan suatu daerah tetapi juga rasa keamanan bagi setiap individu di Papua," ujarnya. 

Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua dalam mengekspos kreatifitasnya. Termasuk memberikan ruang untuk anak-anak Papua membuktikan dirinya.

"Provinsi Papua memiliki 7 wilayah adat, setiap wilayah adat memiliki antropologi yang berbeda-beda," ujar dia. 

"Pendekatan budaya dengan membuka ruang dialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah," ujarnya.

Editor: Nani Suherni