Lukas Enembe Sakit, Cendekiawan Muda Papua Nilai Diperlukan Pj Gubernur

JAYAPURA, iNews.id - Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe dinilai bukan hanya berpengaruh terhadap proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kondisi tersebut dinilai juga mengganggu akselerasi pemerintahan dan pelayanan publik daerah setempat. 

Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee mengatakan, peran Pj gubernur diperlukan dalam kondisi seperti saat ini.

Baca Juga

Kuasa Hukum Lukas Enembe: Ketua KPK Bersama Tim Dokter Independen Akan Berangkat ke Jayapura

“Penting sekali untuk adanya pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh pemerintah,” ujar Paulinus Ohee di Jayapura, Senin (17/10/2022).

Dia menuturkan, Lukas Enembe perlu fokus untuk menjalani proses hukum di KPK. Selain itu, kata dia Lukas Enembe juga memerlukan pemeriksaan kesehatan rutin.

Baca Juga

Mendagri Jelaskan Alasan Gubernur Papua Lukas Enembe Berhalangan Lantik 2 Pj Bupati

Menurutnya, gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus selalu ada. Harapannya, lanjut dia dengan adanya penjabat (pj) gubernur baru semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi.  

“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi” tuturnya.

Baca Juga

KPK Tetap Kirim IDI meski Lukas Enembe Diperiksa Dokter Singapura

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, Lukas Enembe berhalangan untuk melantik Pj Bupati Kepulauan Yapen dan Penjabat Bupati Tolikara karena sakit.

"Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik oleh Gubernur, tetapi Pak Gubernur mengatakan kepada saya beliau sakit, kemudian minta kepada Mendagri. Wakil Gubernurnya kan tidak ada di sana," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

Pelantikan kemudian dilakukan oleh Tito Karnavian terhadap Pj Bupati Kepulauan Yapen Cryfianus Mambay dan Pj Bupati Tolikara Marthen Kogoya di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Menurutnya, pelantikan dilaksanakan sebagai konsekuensi berakhirnya masa jabatan para pejabat definitif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita sudah tahu siapa penjabatnya, ini hasil sidang TPA (Tim Penilai Akhir) yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, untuk masa jabatan selama satu tahun. Nanti kita akan evaluasi per tiga bulan,” katanya.

Sementara itu kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyampaikan, tim dokter independen akan ke Jayapura untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan ikut bersama tim dokter independen.

"Jadi, pemeriksaan kesehatan ini oleh tim independen ini akan dilakukan di Jayapura, dan pimpinan KPK sendiri, menurut Pak Asep (Asep Guntur Rahayu/Direktur Penyidikan KPK) tadi, Ketua KPK akan hadir langsung bersama tim dokter independen yang akan berangkat ke Jayapura," kata Roy Rening di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Editor: Kurnia Illahi