Pemda dan FKUB Mimika Raih Harmony Award, Penghargaan Nasional Kerukunan Umat Beragama
JAKARTA, iNews.id - Kabupaten Mimika resmi mencatatkan sejarah baru dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika berhasil meraih Harmony Award 2025, penghargaan prestisius dari Kementerian Agama.
Penghargaan tersebut diberikan melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag dalam acara resmi di DoubleTree by Hilton Hotel, Kemayoran, Jakarta.
"Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi Mimika, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan—karena inilah kali pertama Papua meraih pengakuan nasional di bidang kerukunan umat beragama," kata Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffry Chris Hutagalung saat ditemui usai acara, Jumat (28/11/2025).
Jeffry Chris mengatakan, predikat juara yang diraih secara bersamaan oleh Pemda dan FKUB Mimika menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan para tokoh agama sebagai penjaga harmoni sosial.
"Selama ini, Pemda Mimika konsisten memperkuat fondasi kerukunan melalui dukungan kebijakan yang jelas, komunikasi lintas sektor, serta fasilitas yang menunjang kegiatan FKUB," ujarnya.
Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi daerah yang dikenal sangat majemuk. Ia menilai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Mimika merupakan fondasi kuat dalam membangun daerah.
Johannes menegaskan bahwa harmoni yang terbangun di tengah masyarakat menjadi kekuatan besar untuk meramu pembangunan Mimika secara menyeluruh. Ia juga menjelaskan bahwa upaya meraih penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjadikan kerukunan sebagai dasar pembangunan.
Ia menambahkan bahwa perbedaan di Mimika, baik dari sisi suku maupun agama, tidak pernah menjadi pemecah, melainkan justru memperkuat persatuan. Penghargaan ini dinilainya memberi dorongan baru bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat harmoni sebagai landasan utama pembangunan Mimika ke depan.
Raihan penghargaan ganda ini menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan para tokoh agama sebagai penjaga harmoni sosial. Selama beberapa tahun terakhir, Pemda Mimika dinilai konsisten memperkuat fondasi kerukunan melalui regulasi yang inklusif, koordinasi lintas sektor, serta pemberian dukungan nyata untuk kegiatan FKUB.
Sementara itu, FKUB Mimika aktif menjalankan berbagai program strategis seperti dialog lintas iman, edukasi moderasi beragama, dan penyelesaian isu sensitif melalui pendekatan persuasif dan damai. Inilah kombinasi yang menempatkan Mimika sebagai salah satu daerah dengan manajemen kerukunan terbaik di Indonesia.
Menurut Kemenag melalui FKUB, ada sejumlah indikator utama yang membuat Mimika unggul dalam penilaian Harmony Award 2025, yakni:
1. Dukungan Kebijakan dan Anggaran
Pemda Mimika dinilai memberikan dukungan konkret melalui kebijakan terbuka, responsif, dan inklusif. Alokasi anggaran bagi operasional FKUB juga dianggap memadai dan tepat sasaran.
2. Inovasi dan Aktivitas FKUB
FKUB Mimika aktif dalam mediasi, membuka ruang dialog, hingga menggelar edukasi moderasi beragama terutama kepada generasi muda—sebuah langkah penting dalam menanamkan toleransi sejak dini.
3. Stabilitas dan Ketanggapan Daerah
Mimika dinilai mampu merespons isu-isu keagamaan secara cepat, damai, dan tanpa menimbulkan konflik horizontal. Stabilitas daerah menjadi salah satu poin penilaian paling menentukan.
Dengan seluruh indikator tersebut, Mimika dinyatakan layak menjadi role model nasional, khususnya bagi daerah-daerah lain di Papua.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.
“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” tutur Menag di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.
Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.
“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia—sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Harmony Award bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemda dan FKUB dalam merawat kerukunan. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah,” ujar Sekjen.
Diketahui, Harmony Award merupakan penghargaan tahunan Kementerian Agama melalui PKUB kepada pemerintah daerah dan FKUB yang terbukti berprestasi dalam memelihara kerukunan umat beragama. Penghargaan ini dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial keagamaan di Indonesia.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Mimika menegaskan posisinya sebagai daerah yang mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman, sebuah prestasi penting di tengah dinamika sosial Papua.
Editor: Donald Karouw