Skandal Korupsi Dana Desa Rp168 Miliar di Lanny Jaya Papua Pegunungan, 9 Orang Jadi Tersangka

JAYAPURA, iNews.id - Skandal korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan akhirnya terbongkar. Polda Papua menetapkan sembilan tersangka setelah penyelidikan dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp168.172.682.675 (Rp168,1 Miliar) sepanjang 2022–2024.

Kasus ini diungkap dalam konferensi pers digelar di Gedung Utama Mapolda Papua yang dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R Renwarin bersama Dirkrimsus Polda Papua Kombes Pol I Gusti Gede Adhinata dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga

KPK Segera Terbitkan Sprindik Umum Korupsi Pengadaan Makanan Bayi dan Ibu Hamil di Kemenkes

Kapolda menjelaskan, dana desa dan ADD seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang merupakan hak masyarakat di 354 kampung. Namun penyidikan mengungkap adanya praktik pemindahbukuan dana desa tanpa sepengetahuan kepala kampung maupun bendahara.

“Akibat dari perbuatan para tersangka tersebut, kerugian negara berdasarkan audit PKKN mencapai Rp168.172.682.675,” ujar Kapolda, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga

Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Masih Hubungkan Bukti Aliran Dana dari Travel

Dana yang seharusnya masuk langsung ke rekening kampung dialihkan melalui surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kepada Bank Papua Cabang Tiom. Dana lalu ditransfer ke rekening Operasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (OPS P3MD), bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, penyidik menemukan penyimpangan pada ADD setelah terbitnya Peraturan Bupati Lanny Jaya Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2024. Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga

Waduh! 3 Kades di Magelang Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

“Perbuatan ini jelas menyimpang dari aturan dan tidak bisa ditoleransi,” kata Kapolda.

Baca Juga

Eks Kades Sekipi Lampung Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Negara Rugi Rp434 Juta!

Dirkrimsus Kombes Pol I Gusti Gede Adhinata menyebut sembilan orang tersangka berasal dari berbagai pihak, mulai pejabat daerah hingga perbankan. Penyidik telah menetapkan sembilan tersangka dengan peran berbeda-beda, mulai dari Pj Bupati Lanny Jaya yang saat itu Pejabat struktural sebagai Sekda Kabupaten Lanny Jaya, Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, Tenaga Ahli Pemberdayaan, Pejabat Pemerintah Daerah hingga pihak perbankan.

Daftar 9 Tersangka Korupsi Dana Desa di Lanny Jaya:

1. T K, Plt. Kepala DPMK Lanny Jaya 2024 – Rp16,1 miliar.
2. Y F M, Koordinator Tenaga Ahli – Rp69,2 miliar.
3. C Y, Tenaga Ahli – Rp5,2 miliar.
4. A S, Sekretaris DPMK 2022–2023 – Rp44,2 miliar.
5. T Y, Kabid Pemberdayaan Masyarakat – Rp22,2 miliar.
6. P W, Sekda sekaligus Pj Bupati 2022–2024 – Rp11 miliar.
7. S M, Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya 2023 – Rp34 miliar.
8. J U, Pgs. Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya 2023 – Rp21 miliar.
9. H D W, Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya 2023–2024 – Rp77 miliar.

Baca Juga

Main Judi Online Pakai Dana Desa, Oknum Perangkat di Serang Terancam 20 Tahun Penjara

Sebagai bagian dari proses hukum, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp14,6 miliar, empat unit mobil (Mitsubishi Triton, X-Force, L-300, Strada) serta tanah di Tana Toraja dan Keerom. Aset tersebut diduga dibeli dari hasil korupsi dana desa.

Para tersangka dijerat pasal berlapis, di antaranya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Mereka juga dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup dan denda miliaran rupiah.

Kabid Humas Kombes Pol Cahyo Sukarnito menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas korupsi.

“Polda Papua tidak akan mentoleransi praktik korupsi yang merugikan masyarakat, khususnya dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu,” katanya.

Menurutnya, penyidikan tidak berhenti pada sembilan tersangka. Kasus ini terus dikembangkan untuk menjerat semua pihak yang terlibat.

Editor: Donald Karouw