Tolak Penetapan Komisioner KPUD, Masyarakat Sarmi Mengadu ke Jakarta

Andi Mohammad Ikhbal ยท Jumat, 01 Maret 2019 - 22:12:00 WIT
Tolak Penetapan Komisioner KPUD, Masyarakat Sarmi Mengadu ke Jakarta
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Sarmi - Membrano Raya, Yakonias Wabrar, saat mendatangi Ombudsman RI. (Foto: Istimewa).

SARMI, iNews.id - Perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, berencana mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan protes penetapan komisioner KPU di daerah tersebut.

Mereka menolak penetapan komisioner KPUD Sarmi periode 2019 - 2024, karena dinilai mencederai aspirasi rakyat. Sebab, para pemangku kepentingan di lembaga penyelenggara pemilu tersebut, bukan putra asli daerah.

"Mereka bukan orang Sarmi, kami tidak kenal mereka, apalagi moralitasnya. Bisa jadi pemabuk, atau seperti apa," kata Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Sarmi - Membrano Raya, Yakonias Wabrar, di Kabupaten Sarmi, Papua, Jumat (1/3/2019).

Masyarakat di Kabupaten Sarmi, kata dia, seperti tak memiliki hak di atas tanah mereka sendiri. Sebab, apa yang menjadi aspirasi serta rekomendasi mereka justru diabaikan panitia seleksi (pansel) KPU.

Dia mengatakan, sudah menemui perwakilan KPU RI, dan Bawaslu RI pada Senin (25/2/2019) lalu. Kemudian juga mendatangi KPK pada Selasa (26/2/2019). Tujuannya untuk melaporkan dugaan kasus korupsi dua orang komisoner KPU terpilih.

"Kami juga mengadukan ke KPK, karena ada dua orang komisioner yang pernah diduga terlibat korupsi, malah kembali menjabat. Kami hanya ingin Pemilu di Sarmi berjalan kondusif," ujar dia.

Masalah lainnya, kata dia, dari lima orang komisioner KPUD sekarang, tidak ada satu pun keterwakilan perempuan. Karena itulah mereka menilai, ada hal yang tampaknya tak sesuai prosedur.

"Tidak ada keterwakilan perempuan di sana," ujar dia.

Bukan hanya membawa aspirasi rakyat, kata dia, kedatanganya ke KPU RI, Bawaslu RI dan KPK, serta Kemendagri nantinya, sudah mendapat rekomendasi dari Bupati Sarmi, E Fonataba.

Selain Yakonias, perwakilan dari Kabupaten Sarmi yang datang ke Jakarta antara lain, Ketua Dewan Adat Sarmi, Yohan Yaas, bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi, Zakarias J. Sakweray.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat di Kabupaten Sarmi menolak penetapan komisoner KPUD dengan menggelar ritual adat. Mereka menempel daun di depan pintu kantor KPUD sebagai simbol penolakan tersebut.

Editor : Andi Mohammad Ikhbal