Usut Korupsi Dana Hibah Pemprov Papua Barat Rp6,1 Miliar, Polisi Tunggu Hasil Audit BPK

MANOKWARI, iNews.id - Ditreskrimsus Polda Papua Barat menunggu hasil audit BPK terkait dugaan korupsi dana hibah Pemprov Papua Barat ke Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL). Organisasi tersebut diduga menerima dana hibah senilai Rp6,1 miliar yang berasal dari APBD Papua Barat tahun 2018-2019.
 
"Kami masih menunggu hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPK RI untuk ditingkatkan ke tahap penetapan tersangka," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi di Manokwari, dikutip Minggu (4/9/2022).

Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat hingga kini telah memeriksa sejumlah pihak. Termasuk staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat selaku instansi yang menyalurkan dana hibah tersebut.

Baca Juga

Kejari Segera Umumkan Tersangka Korupsi Dana Hibah Bawaslu Prabumulih

Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, diketahui sebagian besar penggunaan dana hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
 
Erwindi menjelaskan, organisasi KAWAL diketahui sudah tiga kali menerima kucuran dana hibah dalam kurun 2018 hingga 2019.
 
Penyaluran tahap pertama dilakukan pada 27 April 2018 dengan nilai Rp4 miliar dari APBD Papua Barat.
 
Selanjutnya tahap kedua pada 11 Desember 2018 sebesar Rp600 juta dari APBD Perubahan Papua Barat, dan tahap ketiga pada 26 Juni 2019 sebesar Rp1,5 miliar bersumber dari APBD Papua Barat 2019.
 
Dengan demikian total dana hibah yang dikucurkan untuk organisasi KAWAL sebesar Rp6,1 miliar.
 
Erwindi menyebut upaya pengungkapan dugaan korupsi dana hibah KAWAL Papua Barat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.
 
Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pertanggungjawaban dana hibah wajib diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 
Faktanya, organisasi KAWAL baru melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun anggaran 2018 dan 2019 kepada BPKAD Papua Barat pada 1 Desember 2021.
 
Selain itu, kata Erwindi, terdapat pula dugaan belanja dan kegiatan fiktif dalam pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah organisasi KAWAL Papua Barat serta tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap.
 
Dana hibah senilai Rp6,1 miliar tersebut dialokasikan Pemprov Papua Barat dengan tujuan program pembinaan kesehatan kebidanan, yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan hingga ibu melahirkan.
 
Para pelaku nantinya akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Polda Papua Tetapkan 2 ASN Tersangka Korupsi Dana Hibah di Mappi Rp25,8 Miliar

 
Pada Januari lalu, Yan Anton Yoteni, anggota DPRD Papua Barat jalur Otonomi Khusus selaku Ketua KAWAL Papua Barat mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Papua Barat di PN Manokwari.
 
Yoteni selaku pihak pemohon dalam gugatan itu memperkarakan prosedur Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) yang dikeluarkan Polda Papua Barat selaku pihak termohon.
 
Namun, gugatan praperadilan yang diajukan oleh Yoteni ditolak oleh PN Manokwari.

Editor: Rizky Agustian