JAKARTA, iNews.id - Gerakan separatis di Papua dinilai bukanlah organisasi yang terstruktur rapi, sehingga upaya pengamanan yang dilakukan mestinya tak bersifat militeristik. Pemerintah daerah (pemda) disarankan mengedepankan pendekatan dialogis, bukan militer.
Mantan kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto menilai, Organisasi Papua Merdeka (OPM) hanya kelompok kriminal bersenjata yang tak punya struktur pasti.
"Bukan TNI yang diturunkan untuk mengatasi gangguan keamanan di Papua itu. Karena mereka hanya kriminal, harusnya aparat penegak hukum Polri," kata Soleman, Sabtu (30/11/2019).
Menurut dia,konsekuensinya adalah menoambah jumlah anggota Polisi di sana. Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah mau berdialog dengan sabar, mendengarkan permintaan mereka.
Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia, Pradono Budi Saputro mengatakan, selain cara kekerasan, kelompok separatis ini juga ada yang berkampanye di luar negeri untuk pendekatan diplomasi.
"Kelompok pimpinan Benny Wenda itu aktif di dunia internasional. Sedangkan di dalam negeri ada OPM yang mengedepankan kekerasan," ujarnya.
Selain itu, kelompok-kelompok tersebut sebenarnya sudah pecah sejak lama. Di awal berdirinya OPM pada 1971, para pendirinya yakni, Jacob Prai dan Seth Roemkorem mendirikan dua organisasi yang berbeda OPM Mavic dan OPM Pemka.
Friksi internal dalam kelompok pro kemerdekaan Papua itu pun terus berlanjut hingga sekarang. Di antaranya saat jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebby Sambom, membantah pernyataan Benny Wenda bahwa tiga kelompok OPM di wilayah tersebut telah bersatu.
"Kondisi ini memungkinkan justru jatuh korban dari masyarakat sipil Papua itu sendiri, seperti kasus di Wamena belum lama ini," ujarnya.
Tokoh pemuda Papua, Habelino Sawaki, tak membantah kalau ada banyak faksi di kelompok OPM. Karena itu, pendekatan ke mereka harus dengan cara-cara dialog, bukan militer.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait