JAYAPURA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua diminta cermat dalam penanganan warga terdampak virus corona. Jangan sampai ada kesan ingin lepas tanggung jawab terhadap dampak kebijakan pembatasan waktu beraktivitas.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menilai, kebijakan pembatasan waktu beraktivitas memiliki dampak besar bagi warga. Karena itu Pemprov Papua sebaiknya bisa ikut terlibat dalam pola penanganannya.
"Kita tutup akses transportasi udara, banyak pekerja yang terdampak. Porter, sopir taksi, karyawan bandara, petugas keamanan dan masih banyak pekerja lainnya. Apa peran pemerintah provinsi terhadap hal ini?" tanya dia, Rabu (29/4/2020).
Bupati Mathius menjelaskan, Pemprov harus memiliki data yang kuat terkait sektor-sektor yang terdampak. Dengan begitu, proses penanganannya dapat berjalan bersamaan dengan tim di masing-masing daerah.
Terkait wacana Pemprov Papua akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kata dia, bila tidak punya data akurat, malah akan meresahkan warga. Dampak kebijakan itu sangat berpengaruh ke masyarakat.
"Pemprov harus memiliki data yang kuat, secara kusus penyebaran Covid-19 yang berkaitan dengan sejumlah klaster yakni Bogor, Lembang, Gowa, dan Jakarta yang sudah tiba di Papua," katanya.
Dia menyebutkan, ada banyak contoh gubernur yang tertib dalam penanganan corona, semisal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jawa Timur Khofifah, dan Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mereka turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi setiap saat dengan tim di daerah.
"Jika diberlakukan PSBB, beratnya minta apun, apalagi tidak didukung dengan data yang kuat. Lalu semua sumber pendanaan harus siap. Ini juga menjadi tugas dan kewenangan pemerintah provinsi," ujarnya.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait