AKP R, mantan Danki D Brimob Wamena saat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polda Papua. (Foto : iNews/Edy Siswanto)
Edy Siswanto

JAYAPURA, iNews.id - Mantan Komandan Kompi (Danki) D Brimob Wamena berinisial AKP R direkomendasikan diberhentikan secara tidak hormat (PTDH). Rekomendasi pemecatan ini berdasarkan hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

AKP R merupakan atasan Bripda Diego Rumaropen. Dia yang mengajak almarhum ke lokasi kejadian untuk menembak sapi, namun saat itu korban diserang KKB hingga tewas di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (18/6/2022). Selain itu, para pelaku juga mengambil dua pucuk senjata api organik Polri.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ini dipimpin langsung Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Gustav R Urbinas didampingi Wakil Ketua Kompol I Made Suartika dan anggota Kompol Hermanto. Sidang dihadiri perwakilan keluarga korban almarhum Bripda Diego Rumaropen bertempat di ruang Media Center Mapolda Papua, Selasa (2/8/2022).

Gustav menjelaskan, berdasarkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, AKP R telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan mendapatkan putusan sanksi berupa rekomemdasi PTDH. 

Menurutnya, AKP R disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf C dan l serta Pasal 10 ayat (1) huruf a Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

"Yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan dua pucuk senpi hilang/dirampas OTK dan satu anggota bernama Diego Rumaropen meninggal dunia," ujarnya, Selasa (2/8/2022).

Lebih lanjut, pemberian keputusan rekomendasi PTDH ini sebagai bukti Polda Papua sangat tegas dalam pembinaan personel yang melakukan pelanggaran. 

"Ini bagian komitmen dari Bapak Kapolda dalam menegakkan aturan serta perwujudan dari transparansi berkeadilan sehingga dalam sidang ini juga dihadirkan perwakilan keluarga korban Bripda Diego Rumaropen untuk menyaksikan sidang secara langsung," katanya.

Dia menambahkan, setelah putusan rekomendasi PTDH, AKP R berhak mengajukan banding.

"Namun nantinya kami akan melihat, apakah banding tersebut dapat diterima atau tidak," ucapnya. 

Adapun perangkat sidang komisi kode etik profesi Polri lainnya, di antaranya penuntut Aipda Zahar Budianto, Sekertaris Bripka Yudi Cahyono, pendamping AKP Klemens Titirlolobi dan Ipda Lukman Naing.

Sementara, penasihat hukum keluarga almarhum Bripda Diego Rumaropen, Latifah Anum Siregar mengaku sangat mengapresiasi keputusan Komisi Kode Etik Polda Papua yang telah memutuskan rekomendasi PTDH terhadap AKP R.

"Kami mewakili keluarga selaku pengacara dari koalisi pengacara pendampingan korban, pertama kami mengapresiasi keputusan sidang Komisi Kode etik profesi Kepolisian tadi yang memutus hukuman maksimal PTDH," kata Anum.

Namun perlu diingat, proses pidana AKP R bukan hanya hilangnya dua pucuk senjata api yang dibawa KKB, tetapi ada hilangnya nyawa Bripda Diego Rumaropen.

"Sejauh ini polisi cenderung fokus pada hilangnya dua pucuk senjata, tetapi terkait dengan hilangnya nyawa belum ada tindak lanjut. Dari sidang tadi terlapor tidak melihat pelaku pembunuhan Bripda Diego sehingga belum diketahui siapa pelakunya. Orang-orang yang bersama dia saat kejadian adalah yang bertanggung jawab, terlebih almarhum Diego ke lokasi tidak atas keinginann dia, namun diperintah," katanya.

Atas hal ini, pihaknya berharap kasus tersebut terus diselidiki dan ada kemajuan terkait kasus pidana hilangnya nyawa almarhum Bripda Diego Rumaropen.

"Kami berharap ada kejelasan dari peristiwa pidananya setelah sidang pelanggaran kode etik," ujarnya.

Sementara terkait upaya banding yang disampaikan AKP R, pihaknya sangat yakin jika keputusan akhir tetap pada putusan PTDH. Hal ini merujuk beberapa poin yang memberatkan, tidak hanya soal menghilangkan nyawa dan senjata yang dibawa kabur, namun juga akibat senjata tersebut kemudian diduga digunakan untuk membunuh 11 warga sipil di Nduga.

"Implikasi dari peristiwa itu sangat berat. Saya rasa kalau polisi mau memperbaiki citranya di masyarakat, kami pikir harus berikan hukuman maksimal agar tidak ada lagi pengulangan-pengulangan seperti itu," ucapnya. 

Diketahui, dari sidang kode etik tersebut juga terungkap AKP R tidak hanya sekali melakukan penembakan sapi, namun sudah beberapa kali. Bahkan Anum Siregar menyebut terlapor mengaku sudah 9 kali melakukan penembakan sapi dengan mengajak personel yang berbeda.

Dua kali di lokasi yang sama, empat kali di sekitar TKP dan tiga kali di lokasi yang berbeda. AKP R di depan Majelis Hakim menyebut jika dengan menembak sapi maka akan mendapatkan bagian daging dari warga yang nantinya akan dikonsumsi bersama dengan anggota.


Editor : Donald Karouw

BERITA TERKAIT