JAKARTA, iNews.id - Penguatan layanan publik mengenai pengamanan perbatasan negara dinilai penting. Penguatan ini dapat diwujudkan dengan menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, dari sisi keamanan perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan darat yang panjang dengan Malaysia. Kemudian, kata dia di bagian utara, berbatasan dengan Papua Nugini di timur, Timor Leste di selatan dan perbatasan laut dengan negara-negara ASEAN dan Australia.
"Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan," ujar Yasonna di Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Dia menuturkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkontribusi menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui tugas dan fungsi keimigrasian.
Fokus pengawasan yang dilakukan, kata dia Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham terkait lalu lintas orang antarnegara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia.
Pengawasan tersebut, lanjut dia melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) serta pengawasan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
"Pengawasan pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi penting karena bagian pencegahan masuknya Covid-19 dengan ragam varian yang terus berkembang," katanya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait