MIMIKA, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika meraih penghargaan IHAI 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk pengakuan nasional atas keberhasilan menjaga keharmonisan sosial. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob.
Capaian ini menegaskan komitmen Pemkab Mimika dalam merawat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Penghargaan atas Mandiri Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 diserahkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di Gedung Kemendagri, Jakarta.
Piagam tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menjaga harmoni sosial dan melaksanakan pengukuran IHAI secara mandiri dan akuntabel.
Kabupaten Mimika dinilai berhasil menjaga stabilitas sosial di tengah kemajemukan masyarakat. Penilaian dilakukan melalui indikator nasional yang terukur. Hal ini menjadikan Mimika sebagai salah satu daerah rujukan harmoni sosial.
Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan rasa syukur atas diraihnya penghargaan tersebut. Dia menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, harmoni sosial tidak hadir secara instan.
“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pemerintah daerah, tetapi milik seluruh masyarakat Mimika. Kerukunan antaragama, antarsuku dan antarbudaya yang selama ini terjaga adalah modal utama kami dalam membangun daerah,” ujar Johannes Rettob, Sabtu (13/12/2025).
Johannes Rettob menegaskan Pemkab Mimika berkomitmen memperkuat harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan.
Menurutnya, keamanan dan toleransi menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Rasa saling percaya di tengah masyarakat dinilai sangat penting.
Pemkab Mimika terus mendorong dialog lintas agama dan budaya. Peran tokoh adat dan tokoh agama juga diperkuat.
Pendekatan pembangunan berkeadilan menjadi prioritas.
Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) 2025 merupakan instrumen nasional yang dikembangkan Kemendagri. Survei ini dilaksanakan di lebih dari 350 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen utama penilaian.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait