JAYAPURA, iNews.id - Otonomi khusus (otsus) di Papua dinilai sebagai jalan menunju perubahan. Masalah yang terjadi ada pada pengelolaan dan pelaksanaannya bukan kebijakannya.
Sekjen Dewan Papua, Thaha Alhamid mengatakan, kebijakan Otsus Papua ini mengerjakan empat hal yang meliputi, pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur.
"Otsus di Papua tidak bermasalah. Kita paham bahwa otsus adalah solusi politik bagi masyarakat Papua," kata Thaha Alhamid dalam keterangannya, Rabu (4/11/2020).
Menurut dia, masalah pada penerapan Otsus Papua yakni pengelolaan dan pelaksanaannya bukan kebijakannya. Apalagi selama ini masyarakat tidak tahu besaran dana otsus dan peruntukannya.
"Karena itu, bukan otsus yang perlu ditolak. Jadi mari kita bicarakan bagaimana memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan ke depan," ujar dia.
Menurut dia, masyarakat Papua membutuhkan kesejahteraan. Misalnya pengembangan ekonomi rakyat, akselerasi pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
"Otsus adalah win-win solution antara masyarakat Papua dengan pemerintah, karenanya otsus tidak pernah berakhir. Tidak ada otsus jilid I atau jilid II," ujar dia.
Dia pun mengajak semua elemen, seperti tokoh agama, gereja, mahasiswa dan ormas-ormas di Papua ikutr serta dalam memperkuat pengelolaan otsus. Kemudian kepala daerah pun mesti amanah.
"Kepala daerah juga harus memegang mandat untuk membangun stabilitas daerahnya," katanya.
Begitu juga generasi muda yang turun ke jalan bicara Papua merdeka, kata dia, harus banyak belajar dan bertanya ke orang tua mereka mengenai perjalanan panjang di Papua.
"Generasi muda harus cerdas dan jangan terprovokasi. Hal ini supaya kamu bisa cerdas, bisa pergi sekolah, masyarakat bisa tersentuh pembangunan kesehatan dan pendidikan," ujarnya.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait