JAKARTA, iNews.id - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2022). Pada kesempatan itu dia menjelaskan tentang perubahan strategi penanganan persoalan di Papua dan Papua Barat untuk jangka panjang.
Dia menyampaikan, persoalan di Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran yang dinamis sehingga harus dihadapi dengan strategi berkelanjutan dalam jangka panjang.
"Ada beberapa yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang dengan kembalikan tugas atau operasi di Papua dan Papua Barat menjadi bagian sebagai tugas satuan organik seperti tugas di provinsi dan pulau lain," ujar Andika.
Menurutnya, TNI mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dia menuturkan, secara umum ada delapan titik tambahan penempatan prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat yang dilihat berdasarkan kebutuhan.
"Di Papua itu secara umum ada delapan tambahan titik yang memang saat ini kalau dilihat dari kebutuhan masih kurang banyak. Delapan titik itu penting karena kemampuan kami dengan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas)," tuturnya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait