Karena itu, pemekaran daerah di Papua harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal sebagai komitmen politik daerah.
“Sekaligus menjawab pertanyaan besar pemekaran ini untuk siapa nantinya,” ucapnya.
Dia menambahkan, kuota khusus orang asli Papua di pemerintahan nantinya paling banyak yakni 80 persen.
“Termasuk juga kelonggaran syarat batas usia untuk PNS yang awalnya 35 tahun batas akhirnya, kini menjadi 48 tahun,” katanya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait