Para pejabat negara seharusnya memilki integritas dan mentalitas sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menjauhkan diri dari tindak korupsi.
“Jika kita ingin menciptakan Tanah Papua yang damai, perlu menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Dia menambahkan, salah satu penyebab terjadinya tindak korupsi di lingkup pejabat pemerintahan adalah adanya para pembisik.
“Pemimpin kita tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena terlalu banyak pembisik-pembisik,” katanya.
Deputi Bidang Pemerintahan dan Demokrasi Jaringan Damai Papua (JDP) Pares Wenda menjelaskan, dari sisi politik untuk menciptakan Papua yang damai salah satunya negara harus benar-benar melaksanakan pembangunan dan pendidikan politik bagi calon calon pemimpin Papua.
“Dari analisis JDP, kurangnya pembangunan politik dan pendidikan politik di antara para pejabat ini memberikan peluang untuk mereka melakukan korupsi,” ujarnya.
Pihaknya berharap, dugaan korupsi seperti yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe dan kasus-kasus korupsi lain ditangani dengan pendekatan UU korupsi.
“Penanganan korupsi diserahkan sepenuhnya ke KPK. Biarkan KPK bekerja sesuai dengan tupoksinya,” ucapnya.
Sementara itu masih dalam diskusi yang sama, Dorince Mehue anggota MRP menyebut Gubernur Papua perlu menghadapi panggilan KPK secara kooperatif untuk membuktikan tuduhan dari lembaga antirasuah tersebut.
“Di mata orang papua, Bapa Lukas Enembe merupakan sosok yang sangat berani. Oleh karenanya, kami berharap agar gubernur dapat kooperatif untuk memberikan penjelasan kepada KPK terkait tuduhan ini,” ucapnya.
Dorince menambahkan, dia yakin jika KPK tidak menemukan alat bukti, maka tentunya kasus tersebut tidak akan dilanjutkan lagi.
“Kami serahkan pada KPK untuk menyelidikinya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Dorince.
Dalam diskusi daring tersebut, hadir pula tokoh muda Papua yaitu Direktur Eksekutif Prodewa Papua Leonardus O Magai dan moderator diskusi sekaligus Ketua Pemuda LIRA Papua Steve Elson Mara.
Editor : Donald Karouw
tokoh katolik korupsi komisi pemberantasan korupsi tanah papua gubernur papua lukas enembe kemanusiaan kejahatan
Artikel Terkait