Butuh Paradigma Baru untuk Membangun Papua

JAKARTA, iNews.id – Pendekatan pembangunan di Papua sebaiknya tidak sekadar berorientasi pada keberhasilan infrastruktur fisik semata, namun juga pembangunan nonfisik atau infrastruktur sosial. Pembangunan itu juga mesti melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua.

Pentingnya pembangunan infrastruktur sosial dan pelibatan masyarakat itu menjadi pesan dalam webinar Vox Point Indonesia bertajuk “Membangun Papua dengan Paradigma Baru”, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga

Aktivitas Sekolah di Asmat Papua Berjalan Normal Sejak Awal Agustus

Seminar nasional secara daring ini bermula dari keprihatinan para Voxian mengenai kondisi Papua yang terus bergejolak dari waktu ke waktu. Seminar ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam kerangka akademik sebagai pijakan untuk menganalisis model ‘baru’ pembangunan Papua.

Hadir sebagai narasumber yaitu Mangadar Situmorang (Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung), Vience Tebay (bidang pendidikan), Innah Gwijangge (bidang kesehatan), John Gluba Gebze (tokoh masyarakat Merauke), Meki Wetipo (Pengurus Pusat KAPP dan Duta Komoditas Papua), John NR Gobai (DPRD Papua), Frans Pekey (Sekda Kota Jayapura), dan Piter Gusbager (Wakil Bupati Keerom).

Para narasumber menyampaikan perspektif berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis di bidang masing-masing Demikian pula sebaliknya, hal-hal faktual mengenai kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua menjadi pemikiran dan kajian yang lebih mendalam guna menemukan solusi yang tepat bagi Papua.

Vox Point Indonesia menuturkan, meskipun mustahil membahas semua akar masalah dan solusi Papua dalam waktu singkat, diskusi ini berupaya menggali perspektif para narasumber berdasarkan tiga hal utama yang paling mengemuka bila membicarakan isu Papua.

“Pertama, bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua,” kata Vox Point Indonesia dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).

Secara parsial penataan sistem pendidikan dan kesehatan di seluruh Papua menjadi hal yang krusial segera dilakukan. Namun upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua terkendala oleh konflik yang kerap terjadi di wilayah tertentu, khususnya di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.

Selain itu, Papua yang semakin menjadi daerah terbuka harus berkompetisi dengan SDM non-Papua. Hal ini tampak dalam peta demografi Papua yang cenderung dikuasai oleh warga non-Papua, bukan hanya di sektor ekonomi namun juga merambah di sektor politik.

Kedua, Papua tidak akan menjadi perbincangan yang menarik tanpa menghubungkannya dengan kekayaan dan potensi sumber daya alam (SDA) yang terbentang dari Kepala Burung sampai perbatasan Papua Nugini. Apakah kekayaan SDA Papua adalah berkah atau bencana?

Jawaban objektif sangat diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman mengenai sumber ekonomi Papua, namun terutama untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan SDA Papua, baik untuk pembangunan, kepentingan masyarakat adat dan juga kepentingan bisnis.

Ketiga, sebagian orang percaya Papua merupakan isu politik. Apalagi menjelang pilkada serentak secara nasional yang juga akan diikuti oleh 11 kabupaten di Provinsi Papua dan 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, penentuan para calon dari partai politik dan calon independen mulai ramai diberitakan.

Para narasumber memandang pilkada merupakan proses penting untuk menyaring pemimpin daerah yang paling layak bagi daerah dan masyarakatnya. Namun momen politik ini biasanya berakhir ketika pemimpin daerah pascapilkada telah ditetapkan dan bersamaan itu pula pemimpin daerah cenderung lupa pada janji politiknya selama kampanye. Siapa yang paling menderita?

Sudah tentu masyarakat akar rumput yang sebagian masih tidak paham dengan hiruk pikuk politik. Satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Papua yaitu janji kampanye dapat terealisasi dalam arti yang konkret, di mana mereka mendapatkan akses ekonomi dan pelayanan publik yang mudah, murah dan tepat waktu.

Hal ini tampak sederhana, namun sesungguhnya tata kelola pemerintahan daerah di seluruh tingkatan di Papua harus diperbaiki, sehingga seluruh harapan masyarakat Papua dapat diwujudkan.

Berdasarkan pemahaman atas akar masalah pembangunan dan tawaran solusi bagi Papua yang lebih baik di masa depan, Vox Point Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah pendekatan pembangunan tidak lagi pada keberhasilan infrastruktur fisik semata.

“Namun juga pada pembangunan non-fisik atau infrastruktur sosial, terutama juga dengan merealisasikan dialog damai Papua untuk membangun budaya tanpa kekerasan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan karakeristik Papua,” kata Vox Point Indonesia.

Editor: Zen Teguh