DPR Minta Pemerintah Tak Anggap Remeh Deklarasi Pemerintahan Sementara di Papua

JAYAPURA, iNews.id - DPR meminta Pemerintah tak menganggap remeh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara. Perkembangan situasi di daerah tersebut harus disikapi serius.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan, jangan sampai wilayah Papua berujung seperti Timor Timur. Apalagi masih marak kasus penembakan dan penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di daerah tersebut.

Baca Juga

Benny Wenda Deklarasi Pemerintahan Papua Barat, Pakar Hukum UI: Tidak Ada Dasar Hukumnya

"Ini menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta saat dikonfirmasi, Rabu (2/12/2020).

Menurut dia, perkembangan situasi di Papua perlu disikapi secara serius. Masalah di Papua jangan dibiarkan berlarut-larut, karena itu harus ada pendekatan yang komprehensif.

Baca Juga

Polisi Pastikan Tidak Ada Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Ambon

Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.

Baca Juga

Atasi Masalah Papua, Istana: Presiden Jokowi Gunakan Pendekatan Kesejahteraan

Dia mengatakan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal