DPR : Pemekaran 3 Provinsi Baru DOB Papua Akan Didanai APBN, Bukan dari APBD

JAKARTA, iNews.id - Proses pemekaran tiga daerah otonom baru (DOB) Papua akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarannya akan diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait.

Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Dia mengatakan, pembahasan akhir Panitia Kerja Komisi II DPR dengan Pemerintah, salah satu hal yang disepakati yakni seluruh anggaran untuk tiga DOB di Papua akan diambil dari APBN.

Baca Juga

DPR Setujui Pemekaran 3 Provinsi Papua, Merauke, Nabire dan Jayawijaya Jadi Ibu Kota Baru

"Berapa besarannya akan diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang nantinya akan disusun," kata Guspardi, Kamis (30/6/2022).

Pernyataan Guspardi tersebut menepis kekhawatiran dari pakar otonomi daerah yang menyangsikan pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Baca Juga

Komisi II DPR dan Pemerintah Setuju RUU Pembentukan 3 Provinsi Baru Papua

Awalnya dia menjelaskan, ada pasal dalam RUU yang menyebutkan apabila anggaran APBD tidak dikucurkan, akan ada sanksi bagi daerah tersebut, yakni berupa pemotongan anggaran daerah oleh Menteri Keuangan.

"Setelah menimbang berbagai hal, Komisi II DPR akhirnya menghapus sanksi tersebut. Jadi, bisa dikatakan terwujudkan DOB itu sepenuhnya dianggarkan dari APBN, jadi bukan dari APBD," katanya.

Baca Juga

Disepakati DPR, Ini Ibu Kota 3 Provinsi Baru Papua

Menurutnya, Komisi II DPR juga telah membahas pengisian formasi aparatur sipil negara (ASN) di tiga DOB dengan mengundang jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Selasa (28/6/2022).

Baca Juga

Bupati Mimika dan Ribuan Warga Deklarasi Dukung Otsus dan DOB Papua Tengah

Oleh karena itu, setelah RUU tiga DOB Papua disetujui DPR menjadi undang-undang, Pemerintah akan menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru tersebut sampai digelar Pilkada 2024.

"Setelah membacakan pandangan akhir mini fraksi tentang RUU tiga provinsi, saya langsung mempertanyakan dan meminta Menteri Keuangan untuk benar-benar memperhatikan masalah anggaran yang dialokasikan dari APBN," ucapnya.

Baca Juga

Temui Presiden Bahas DOB, Bupati Jayapura: Ini Solusi Kesejahteraan Papua-Papua Barat

Dia menjelaskan, Komisi II DPR meminta Menkeu Sri Mulyani dapat menyikapi dan mengawal masalah anggaran dengan cermat agar pemekaran tiga DOB di Papua berjalan dengan baik.

Editor: Donald Karouw