Dukung Proses Hukum Kasus Intan Jaya, TNI: Termasuk bila Ada Oknum Prajurit Terlibat

JAKARTA, iNews.id - Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel Czi IGN Suriastawa menegaskan TNI menjunjung tinggi proses hukum dalam kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. TNI siap mendukung proses hukum, termasuk bila ada oknum prajurit terlibat.

Sejak awal, TNI mendukung keputusan pemerintah terkait hal ini. TNI aktif mengamankan TGPF selama tugas investigasi di lapangan.

Baca Juga

Hari Ini 2 November, Nihil Kesembuhan dan Penambahan Kasus Covid Baru di Papua

"TNI menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku, termasuk bila ternyata dari proses hukum, terdapat keterlibatan oknum prajurit," kata Kolonel Czi IGN Suriastawa dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2020).

Kapen Kogabwilhan III juga menegaskan, TNI sangat menghargai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya yang dibentuk Menko Polhukam RI Mahfud MD yang diumukan pada tanggal 21 Oktober 2020 lalu. Begitu pula dengan hasil investigasi Tim Independen Kemanusiaan yang diketuai Haris Azhar dan telah diumumkan.

Baca Juga

Peringatan Dini Gelombang Tinggi, Berpotensi Terjadi di Papua dan Papua Barat

Sejak beberapa hari yang lalu, Tim Investigasi TNI AD juga telah terjun di lapangan sebagai tindak lanjut rekomendasi TGPF. "Seperti rekomendasi TGPF, TNI mendukung pengusutan tuntas seluruh kasus ini," ujarnya.

Dia juga meminta agar seluruh kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diusut tuntas. Penanganan jangan hanya fokus pada satu kasus karena ini dinilai satu rangkaian kejadian.

Baca Juga

960 Orang Asli Papua Lulus Seleksi Bintara TNI Lewat Jalur Otsus

"Jangan hanya fokus pada satu kasus dan mengesampingkan kasus lainnya, karena ini adalah satu rangkaian kejadian," kata Kolonel Czi IGN Suriastawa.

Kolonel Czi Suriastawa mengingatkan bahwa rangkaian kejadian di Intan Jaya (14-18/9/2020) itu menelan lima korban jiwa, yakni tiga warga sipil dan dua prajurit TNI. 

"Dikesampingkannya seluruh fakta dari rangkaian kejadian ini akan mengaburkan masalah yang paling mendasar, yaitu keberadaan gerombolan kriminal bersenjata, sumber masalah di Papua ini," katanya.

Diketahui, pascapengumuman rekomendasi TGPF Intan Jaya pada tanggal 21 Oktober 2020 lalu, Tim Independen Kemanusiaan yang diketuai Haris Azhar juga mengumumkan temuan hasil investigasinya.

Berbeda dengan rekomendasi TGPF, hasil investigasi tim yang beranggotakan para aktivis ini menyebut dengan detail uraian kejadiannya, waktu, tempat bahkan nama-nama pelakunya. 

Menanggapi temuan tim independen ini, Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF, Benny Mamoto menyatakan bahwa TGPF mengaku memiliki data yang lebih lengkap. Namun, TGPF memang tidak ingin mendahului proses hukum, karena itu di luar kewenangan TGPF.

Editor: Maria Christina