Gegara Covid-19, Upacara 17-an di Istana Negara Digelar Sederhana

dita angga rusiana ยท Minggu, 26 Juli 2020 - 11:42 WIB
Gegara Covid-19, Upacara 17-an di Istana Negara Digelar Sederhana
Peringatan upacara 17 Agustus 2019 (Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-75 di Istana Negara akan digelar sederhana. Upacara yang akan digelar pada Senin (17/8/2020) mendatang ini digelar minimalis dengan menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bernomor B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tentang pedoman peringatan HUT RI ke-75. Salah satu poin dalam surat edaran itu membatasi jumlah peserta upacara.

“Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid,” begitu bunyi salah satu kutipan SE itu, Minggu (26/7/2020).

SE itu juga memaparkan susunan petugas upacara. Pertama, komandan upacara sebanyak satu orang. Lalu pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) sebanyak tiga orang yang berasal dari cadangan paskibraka tahun 2019. Ketiga, pasukan upacara sebanyak 20 orang yang berasal dari TNI/Polri.

Keempat, korps musik sebanyak 24 orang. Kelima MC sebanyak 2 orang. Keenam, pasukan pelaksana tembakan kehormatan saat detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI sebanyak 17 orang yang berasal dari TNI.

Lebih lanjut dalam SE itu juga mengatur tidak semua pejabat negara dapat menghadiri upacara di Istana Negara Jakarta.

Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat lima pejabat negara yang dibolehkan mengikuti acara tahunan tersebut. Antara lain Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Lalu Ketua MPR Bambang Soesatyo yang akan bertugas membacakan teks proklamasi. Terakhir yaitu Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang bertugas membacakan doa.

Sementara itu menteri dan pejabat negara lainnya beserta jajaran wajib mengikuti Upacara Peringatan HUT RI ke-75 secara virtual di kantor masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi kepala daerah dan forkopimda.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto