Kabupaten Teluk Wondama di Papua Barat Masih Kekurangan Guru

Antara · Senin, 02 April 2018 - 09:47:00 WIT
Kabupaten Teluk Wondama di Papua Barat Masih Kekurangan Guru
Ilustrasi proses belajar mengajar di salah satu sekolah di Papua. (Foto: Okezone)

Kekurangan Guru Masih Jadi Masalah di Kabupaten Teluk Wondama

WASIOR, iNews.id – Ketimpangan infrastruktur dan perangkat pendidikan masih menjadi masalah kronis di Papua Barat. Di Kabupaten Teluk Wondama misalnya. Hingga saat ini, wilayah ini masih mengalami kekurangan guru baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman dan pesisir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama, Lapada La Anak Gunung mengatakan, rasio ketersediaan guru dengan jumlah sekolah di Kabupaten yang berdiri sejak 2003 ini masih timpang.

Pada sekolah dasar, jumlah pendidik berstatus pegawai negeri sipil saat ini sebanyak 224 orang. Mereka tersebar pada 54 sekolah. Dengan perhitungan minimal 1 sekolah membutuhkan 10 guru termasuk kepala sekolah, maka masih terdapat kekurangan setidaknya 100 orang guru.

"Kami punya guru honorer untuk SD ada 175 orang, itu pun belum menjawab kebutuhan sekolah berdasarkan rombongan belajar," kata Lapada, sebagaimana dilansir dari Antara, Senin (2/4/2018).

Demikian pula di tingkat SMP, jumlah guru di daerah ini baru sebanyak 98 orang untuk melayani 15 buah SMP di seluruh Wondama. Meski dibantu 58 guru tidak tetap, namun rasionya masih jauh dari kondisi ideal. Tidak heran, selama ini masih banyak keluhan dari para murid maupun orang tua siswa tentang kelas yang kosong karena tidak ada guru yang masuk mengajar.

Pada banyak SD terutama di wilayah terpencil, masih ada sekolah hanya diasuh satu orang guru sekaligus sebagai kepala sekolah. Bahkan ada sekolah yang hanya diisi guru honorer atau guru bantu. "Mengapa ini terjadi, karena sekarang masih ada moratorium penerimaan PNS. Selain itu ada edaran dari bupati supaya tidak ada penerimaan guru honor," ujarnya lagi.

Menurut Lapada, Dinas Pendidikan telah berupaya menyiasati kondisi ini dengan melakukan distribusi guru secara proporsional agar tidak terjadi penumpukan pada wilayah-wilayah tertentu terutama di kota.

"Kami akan tata mulai 2018 ini dan 2019 nanti. Mudah-mudahan dua tahun ke depan tidak ada sekolah yang tidak ada guru," kata Lapada yang juga mantan guru ini.

Editor : Himas Puspito Putra