Kasus Covid-19 Tinggi, Pemkab Mimika Batasi Aktivitas Warga hingga Jam 9 Malam

Antara · Selasa, 12 Januari 2021 - 14:43:00 WIT
Kasus Covid-19 Tinggi, Pemkab Mimika Batasi Aktivitas Warga hingga Jam 9 Malam
Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani surat kesepakatan bersama Forkopimda Mimika dan Satgas Covid-19 tentang penerapan AKB untuk pencegahan Covid-19 di Kabupaten Mimika, Senin (11/1/2021). (Foto: Antara)

TIMIKA, iNews.id - Aktivitas warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dibatasi mulai dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 21.00 atau jam 9 malam. Pembatasan aktivitas ini ditetapkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika bersama Satuan Tugas Covid-19 memutuskan untuk mencegah penularan Covid-19 yang kian masif.

Penerapan AKB tersebut dimulai sejak Senin (11/1/2021) kemarin hingga 25 Januari mendatang. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat Forkopimda Mimika bersama Satgas Covid-19 yang dipimpin Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Senin (11/1/2021). Bupati menegaskan, Mimika masih memberlakukan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Covid-19.

Keterangan dari Pemkab Mimika dan Satgas Covid-19, selama penerapan AKB, warga Mimika diminta tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menggunakan hand sanitizer, serta menaga jarak fisik minimal 1 meter.

Hal-hal yang dikecualikan di luar pembatasan aktivitas warga pukul di atas pukul 21.00 WIT yaitu untuk kegiatan penyaluran logistik dan bahan pokok, bahan bakar dan logistik kesehatan serta obat-obatan. Kemudian, tenaga medis dan evakuasi pasien, pengangkutan jenazah antarpulau bukan Covid-19, para pekerja konstruksi fasilitas Covid-19, emergency kesehatan, sektor perbankan, pergantian kru pesawat, dan emergency keamanan.

"Selain itu, tenaga PLN yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja, tenaga Telkomsel yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja, para karyawan perhotelan, para tenaga konstruksi, Tim Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Mimika," kata Pemkab Mimika.

Selanjutnya, karyawan PT Freeport Indonesia yang direkomendasikan oleh pimpinan PT Freeport Indonesia, operator dan tenaga kerja di bandara dan pelabuhan, pihak tertentu yang mendapat izin dari Satuan Tugas Covid-19 serta kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak.

Rapat itu juga memutuskan bahwa tempat-tempat hiburan malam dan rumah beryanyi dibatasi waktu beroperasinya, yaitu mulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIT.

Adapun aktivitas persekolahan dan perkuliahan tetap menerapkan belajar dari rumah secara online atau daring sampai ada petunjuk lebih lanjut.

Semua fasilitas publik seperti perkantoran, tempat peribadatan, pasar, mall, toko, kios, restoran, dan hotel beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan.

Khusus untuk fasilitas kantor pemerintah dan swasta, mal, tempat peribadatan, restoran, hotel, termasuk fasilitas ruang pertemuan yang disewakan wajib membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Covid-19 internal. Sementara kegiatan resepsi atau pesta pernikahan tidak diperbolehkan. Adapun aktivitas pasar tradisional hanya terpusat di Pasar Sentral Timika dan Pasar SP 2.

Surat kesepakatan bersama Forkopimda Mimika juga mengatur pembatasan jumlah penumpang sarana transportasi roda empat ke atas tidak boleh lebih dari 50 persen dari kapasitas.

Para pengemudi ojek tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan helm standar yang memiliki penutup plastik bening, menggunakan masker, sarung tangan dan membawa hand sanitizer, sementara penumpang ojek wajib membawa helm sendiri yang memiliki penutup plastik bening dan menggunakan masker.

Sementara itu penerbangan pesawat komersial atau penumpang dapat beroperasi normal namun disesuaikan dengan kesiapan pelayanan di bandar udara.

Masyarakat yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada protokol kesehatan.

Sedangkan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara/penerbangan, angkutan laut/pelayaran dari Pulau Jawa dan Bali yang masuk ke Kabupaten Mimika, wajib membawa surat keterangan nonreaktif hasil uji rapid test antigen dari daerah asal dengan masa selama berlaku 14 hari. 

"Bila tidak membawa surat keterangan uji rapid test antigen, maka setibanya di Kabupaten Mimika wajib menjalani rapid test antigen atas biaya sendiri. Bila terbukti reaktif, maka akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemkab Mimika," demikian isi surat kesepakatan tersebut.

Khusus untuk masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara/penerbangan, angkutan laut/pelayaran yang masuk ke Kabupaten Mimika juga wajib membawa surat keterangan non reaktif hasil uji rapid test antibodi.

Khusus untuk masyarakat dan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura dan Pelabuhan Portsite yang melakukan perjalanan ke Timika disesuaikan dengan aturan perusahaan.

Pemakaman jenazah Covid-19 atau dicurigai Covid-19 juga dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Sementara itu, selama pemberlakuan AKB, aktivitas perkantoran pemerintah maupun swasta maksimal diisi 25 persen pegawai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebanyak 75 persen lainnya bekerja dari rumah atau work from home.

"Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer dimulai pukul 08.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT," kata Pemkab Mimika.

Guna menekan penularan Covid-19, sosialisasi dan pengawasan penegakan disiplin protokol kesehatan terus dilakukan pada titik-titik kerumunan massa oleh Satgas Covid-19 dan kepala distrik atau camat. Sosialisasi dan pengawasan ini dilakukan di masing-masing wilayah kerjanya secara masif pada siang dan malam hari.

"Pengawasan penegakan disiplin protokol kesehatan melibatkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, anggota Polri dan TNI," kata Pemkab Mimika.

Terakhir, para kepala distrik, lurah, dan kepala kampung diminta mengoptimalkan posko Satgas Covid-19, khusus untuk wilayah kampung dałam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Editor : Maria Christina