Lukas Enembe masih Sakit, Kemendagri Tunjuk Sekda Dance Yulian Flassy Plh Gubernur Papua

Antara ยท Kamis, 24 Juni 2021 - 18:58:00 WIT
Lukas Enembe masih Sakit, Kemendagri Tunjuk Sekda Dance Yulian Flassy Plh Gubernur Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe saat di Gedung Negara Jayapura. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua. Penunjukan plh tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan selama Gubernur Lukas Enembe yang sakit dirawat di Singapura.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan mengatakan, surat tersebut berlaku sampai diterbitkannya surat baru. Surat baru dimaksud berisi tentang hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dinyatakan dalam surat tersebut.

"Hal-hal yang berkaitan tersebut, seperti perpanjangan dan pencabutan surat serta lain sebagainya," kata Benny, Kamis (24/6/2021).

Plh Gubernur Papua Dance Yulian Flassy mengatakan, penunjukan dirinya sebagai plh hal itu sesuai dengan undang-undang, agar pemerintahan tidak kosong.

"Hal ini juga ada kaitannya dengan anggaran yang harus digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua," katanya.

Dia menambahkan, hal ini dianggap urgen sehingga harus dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

"Fokus saya setelah ditunjuk sebagai Plh adalah menangani PON, Covid-19 dan APBD perubahan," ujarnya.

Sebelumnya, beredar PDF surat berkop Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA. Isinya berkenaan dengan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini sedang melakukan pengobatan di Singapura.

Isinya juga menyebutkan, sebagaimana Surat Mendagri Nomor 857/2590/SJ tanggal 23 April 2021 dan memperhatikan surat Sekda Atas Nama Gubernur Papua Nomor 121/7136/SET tanggal 24 Juni 2021 hal Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua disampaikan pada tanggal 21 Mei 2021 Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia, maka dipandang perlu menugaskan sekda sebagai Plh gubernur sebagaimana amanat Pasal 65 UU 23 Tahun 2014 dan Pasal 131 PP 49 Tahun 2008. Plh ini dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Editor : Maria Christina

Bagikan Artikel: