Pemprov Papua dan Polda Kerja Sama Buka Penerimaan 2.000 Bintara Polri Khusus OAP

JAYAPURA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bekerja sama dengan Polda Papua akan membuka penerimaan sebanyak 2.000 calon personel Bintara Polri, khusus bagi pemuda-pemudi Orang Asli Papua (OAP). Utamanya untuk lima wilayah adat Papua yakni La Pago, Me Pago, Tabi, Saireri dan Animha.
"Rapat antara Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda dan Wakapolda, satu poin dibahas soal persiapan penerimaan 2.000 Secaba Polri khusus OAP. Kesepakatan ini segera kami tindaklanjuti," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Aryok AF Rumaropen, Rabu (7/4/2021).
Penerimaan bintara Polri OAP disepakati rapat dihadiri Gubernur Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Wakapolda Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto di Gedung Negara Dok V Jayapura pada Senin (5/4/2021).
Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura drg Aloysius Giay, Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare dan Kepala Biro Umum Setda Papua Elpius Hugi
Rumaropen menginformasikan, untuk pembiayaan penerimaan dan pendidikan 2.000 OAP itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua 2021.
"Gubernur dan Wagub memerintahkan BPSDM berkoordinasi dengan Polda Papua untuk penerimaan dan pendidikan bintara Polri putra-putri OAP. Teknisnya, Polda Papua mengajukan kebutuhan penganggarannya kepada Pemprov Papua melalui BPSDM. Kemudian BPSDM ajukan ke tim anggaran untuk diakomodir," katanya menjelaskan.
Pada rapat tersebut, Wagub Papua Klemen Tinal juga menekankan penerimaan Bintara Polri harus OAP. Sehingga pemuda-pemudi yang berada di kampung-kampung di seluruh Provinsi Papua mendapat kesempatan untuk berkarier dan mengabdi di Polri.
"Untuk penerimaan Bintara Polri ini, Pak Wagub minta dan menekankan dikhususkan untuk orang asli Papua. Kemudian mengakomodir pemuda-pemudi asli Papua yang berada di kampung-kampung di seluruh di Provinsi Papua," kata Aryoko.
Dia menambahkan, selain pembiyaan dari Pemprov Papua, proses saat seleksi kesehatan akan melibatkan tim RSUD Dok II Jayapura.
"Bapak Gubernur dan Wagub juga meminta saat proses seleksi kesehatan melibatkan tim kesehatan Provinsi Papua dari RSUD Dok II Jayapura dan dinas kesehatan," ucapnya.
Editor: Donald Karouw