Soal Video Viral Keluhan Pasien, Polisi Panggil Ketua Satgas Covid-19 Raja Ampat

Chanry Andrew Suripatty · Senin, 05 Oktober 2020 - 14:17:00 WIT
Soal Video Viral Keluhan Pasien, Polisi Panggil Ketua Satgas Covid-19 Raja Ampat
Video viral pasien Covid-19 di RSUD Waisai. (Foto: iNews/Andrew Chanry).

WAISAI, iNews.id - Polres Raja Ampat memanggil Ketua Harian Satgas Covid-19 dan Kepala Dinas Kesehatan. Pemanggilan keduanya untuk diminta keterangan soal video viral keluhan pasien sekaligus tenaga medis karena disuruh bersihkan ruangan RSUD Waisai, Raja Ampat. 

“Kami panggil Dinas Kesehatan dan Tim Satgas Covid-19 karena ingin pendalaman terkait video viral tersebut. Kami minta mereka agar mempersiapkan diri juga untuk bersedia menghadirkan bukti-bukti jika dibutuhkan saat penyelidikan nanti,” ujar Kapolres Raja Ampat AKBP Andre J W Manuputty, Senin (5/10/2020). 

Dia mengatakan, sejauh ini masih mendalami video viral pasien bernama Oktovina Tonapa yang sempat gegerkan publik beberapa waktu lalu. Dalam video pendek berdurasi 4 menit lebih itu, Oktovina yang juga merupakan seorang tim medis di bagian Laboratorium RSUD  membongkar sisi gelap pelayanan medis terhadap pasien terkonfirmasi Covid–19.

Sejak menjalani karantina, Oktovina bersama 11 pasien Covid-19 lainnya tidak pernah diperhatikan ataupun dikunjungi dokter. Bahkan selama karantina, mereka harus membersihkan ruangan dan tempat tidur, serta tidak mendapat asupan vitamin. Akibatnya, kondisi mereka bukan bertambah baik namun justru kian memburuk.

Kapolres menjelaskan, dalam penyelidikan awal telah meminta keterangan Direktur RSUD Waisai Raja Ampat dan beberapa dokter di rumah sakit, termasuk Oktovina, pasien yang mengunggah video viral tersebut. Tak hanya itu, penyidik juga meminta keterangan pasien lain di lokasi karantina.

Menurutnya, semuanya akan diselidiki serta digali secara mendalam. Baik berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur karantina kesehatan, pelayanan, kesalahan prosedur, serta anggaran yang ada. Selain itu akan dicek sejauh mana realisasi anggaran Covid-19 di Raja Ampat, apakah telah sesuai peruntukkan atau belum hingga bukti pertanggungjawabannya.

"Jadi semuanya akan kami dalami, baik asupan vitamin yang tak diberikan, pelayanan maupun anggaran Covid-19 kurang lebih Rp100 miliar. Saya sudah perintahkan Kasatreskrim untuk panggil semua, mudah-mudahan proses penyelidikan berjalan lancar. Jika pelanggaran fatal ada indikasi korupsi maka kami tingkatkan ke penyidikan,” kata kapolres. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Raja Ampat Rahman Putra yang dikonfirmasi mengaku, persoalan itu sudah ditangani instansi teknis terkait, seperti Polda Papua Barat, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan BPBD Papua Barat. Rahman enggan memberikan komentar lebih jauh soal masalah tersebut. 

"Begini pak, itu kami sudah ditangani dari Polda, dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dari BPBD. Kebetulan mereka masih berada di Sorong pak, artinya kalau mau ketemu mereka, silahkan pak karena mereka yang langsung tangani. Saya tidak bisa memberikan pernyataan lebih jauh karena mereka kan sudah memberikan klarifikasi lewat media juga, jadi minta nomor Direktur Rumah Sakit saja pak. Jadi kalau saya memberikan statement yang lain lagi, kan nanti akan jadi lain lagi," kata Rahman Putra, saat dikonfirmasi Minggu (4/9/2020) malam.

Saat ditanyakan soal penggunaan anggaran, dia menjelaskan dana penanganan Covid-19 semua masuk melalui satu pintu yakni melalui Dinas Kesehatan. Namun anggaran itu dibagi lagi, ada yang dikelola BPBD Raja Ampat dan juga dinkes.

"Tapi itu Satgasnya kan terbagi di situ. Di Raja Ampat ada yang dikelola BPBD, ada yang dikelola Dinas kesehatan," katanya.

Sementara soal besaran dana penanganan Covid-19 yang mencapai Rp100 Miliar, Rahman membantah hal tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui pasti anggaran dana penanganan Covid-19 di Raja Ampat, walau anggaran tersebut masuk melalui dinkes.

"Itu tidak ada pak, siapa yang kasih informasi itu, kami belum pastikan. Karena kemarin itu belum refocusing semua. Kami juga sudah diperiksa BPK pak, jadi kalau dibilang dana Covid-19 di Raja Ampat Ro100 miliar, itu hanya hoaks," ucapnya..


Rahmat menambahkan, terkait penggunaan/pengelolaan dana  penanganan Covid-19 tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Dinas kesehatan sebagai instansi teknis,  namun juga ada instansi teknis terkait dalam tugasnya menangani dampak dari wabah Covid-19. Rahman pun kebingungan menjelaskan soal besaran dan pengelolaan anggaran tersebut. Dirinya meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut (besaran anggaran) penanganan Covid-19 ke instansi terkait yang membidangi soal keuangan. 


" Jadi dana Covid-19 itu bukan hanya di dinas kesehatan saja pak, karena itu ada bantuan, dari perindag yang kelola, ada yang dari P dan P, ada yang dari dinas Sosial, Anggaran itu kan dari Pemerintah Daerah, karena sesuai dengan SK bersama kemarin antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, itukan ada dananya, namanya dana Refocusing, yang diplotkan kesitu" Ujar Rahman. 


" Nah itu kan sesuai dengan hasil review kemarin dari BPK kan kita belum mencukupi, kita punya dana Refocusing, jadi mungkin kalau terkait dengan masalah anggaran, mungkin bisa langsung ditanyakan ke BPKAD, karena kami juga belom bisa menjelaskan itu sampai selesainya, karena kami semua terfokus kesana, ke BPKD."tandasnya. 

Editor : Donald Karouw