Korban selamat dalam penyerangan di Posramil Maybrat dievakuasi pada September 2021 lalu. (Foto: Istimewa).
Chanry Andrew Suripatty

SORONG, iNews.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Sorong memvonis LK (14), terdakwa anak di bawah umur, pelaku penyerangan Pos Koramil Kisor pada 2 September 2021 lalu, dengan hukuman 8 tahun penjara. Penasihat hukum terdakwa LK menyatakan banding.

Walaupun vonis yang diterima LK lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, tetapi kuasa hukum menilai putusan majelis hakim sesat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Sementara, tim JPU Kejari Kota Sorong menyatakan pikir-pikir. 

Sidang dipimpin hakim Rivai Tukuboya berlangsung secara terbuka. Ketua majelis hakim Rivai Tukuboya dalam amar putusannya menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada terdakwa LK. 

Terdakwa yang masih di bawah umur ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

Leo Idjie, penasihat hukum terdakwa LK seusai persidangan mengatakan, tuduhan JPU dan putusan majelis hakim adalah asumsi. Semuanya tidak didasarkan pada fakta persidangan. 

Keterangan saksi Edmon Fre Kutubun di persidangan, kata Leo Idjie, menyatakan anak lk melakukan pemotongan terhadap korban Zul Ansyari Anwar, anggota TNI, korban penyerangan Pos Koramil Kisor di paha. Keterangan ini berbeda dengan hasil visum dokter yang menyimpulkan terdapat luka di lutut.

Bahkan, aksi mahkota yang dihadirkan oleh JPU yang menyatakan saat kejadian terdakwa LK tidak berada di Kampung Kisor. Namun keterangan saksi mahkota ini tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan.

"Padahal keterangan saksi mahkota ini didukung oleh saksi ad charge yang dihadirkan. Sayangnya keterangan tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim," kata Leo Idjie.

Leo menyatakan, fakta persidangan menyebutkan bahwa anak LK tidak terlibat di dalam penyerangan tersebut. Semua yang didalilkan di persidangan berdasarkan bap yang disalin, bukan mengacu kepada fakta persidangan. "Antara fakta persidangan dengan hasil visum tidak konek (terkait). Lantas mengapa anak LK ini divonis bersalah," ujar Leo.

Sementara itu, Fernando Ginuni, penasehat hukum terdakwa mengatakan, dalam pemeriksaan perkara seharusnya pihak-pihak yang ada memiliki sertifikasi anak, sehingga tidak memosisi anak sebagai terdakwa umumnya. Namun, yang terjadi ada tekanan.

"Ibaratnya, pertanyaan seorang bapak terhadap anak sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam uu sistem peradilan anak. Rekaman ada, sangat jelas semuanya," kata Fernando.

Diketahui, terdakwa anak LK bersama enam tersangka lain diduga melakukan penyerangan terhadap Pos Koramil Kisor di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat pada Kamis 2 September 2021. Akbat penyerangan tersebut, 4 prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT