JAYAPURA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap para pendaftar calon aparatur sipil negara (CASN) bisa bersabar mengikuti mekanisme yang berlaku. Karena proses ini juga melibatkan instansi pusat yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, dari hasil bimbingan teknis yang digelar bersama BKN ada tiga isu yang dibahas, di mana salah satunya terkait dengan CASN yang belum diangkat menjadi pegawai.
"Kami bersyukur dari pusat datang untuk memberikan bimbingan teknis sekaligus membahas beberapa isu yang berhubungan dengan BKN di mana kini sedang dihadapi Pemprov Papua," kata Klemen di Kota Jayapura, Papua, Selasa (9/3/2021).
Menurut Klemen, ketiga isu tersebut yakni perkembangan dari 606 CASN yang lolos tes pada 2018, di mana tercatat hanya tersisa 10 lagi yang masih dalam proses.
"Lalu tadi juga kami menyerahkan SK kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemprov Papua, dan terakhir terkait progres kuota 20.000 bagi CASN," ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya mengharapkan dari pelaksanaan bimbingan teknis ini, pemerintah pusat dapat melihat kondisi objektif di Papua. Misalnya dari kebijakan 20.000 CASN yang ternyata pendaftarnya mencapai 60.000 di Bumi Cenderawasih.
"Ini yang perlu dilihat, jumlah 60.000 tersebut tidak apa-apa, itu baik tapi bukan berarti dipaksakan untuk duluan diangkat," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya akan fokus pada yang sudah lama diajukan, jadi ke depan bertahap atau bergiliran karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait