Sementara Hengky Yeimo salah satu perwakilan jurnalis Papua dalam orasinya mengatakan, RKUHP dapat menyebabkan jurnalis tak dapat memberikan kritik kepada lembaga negara apabila terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Gamel, wartawan Cenderawasih Pos menambahkan, untuk kesekian kalinya DPR mengeluarkan regulasi yang tidak bermutu.
"Pertanyaan kami jika saat ini masyarakat menyandarkan harapan mereka untuk disuarakan lewat pers tapi ada upaya pelemahan dengan hadirnya rencana pengesahan ini apa ini menunjukkan ketidakberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya," kata Gamel.
Anggota Komisi I DPR Papua Yonas Nusi mengatakan, pihaknya menerima aspirasi para jurnalis Papua yang menolak pengesahan RKUHP. Dia menilai aksi penolakan RKUHP juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
"Hal ini menjadi keprihatinan Kami semua. Kami bersama pimpinan DPR Papua akan membahas dan meneruskan aspirasi ke pusat, " tutur Yonas.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait