JAKARTA, iNews.id – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa kemandirian daerah hanya dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi inovasi dan perluasan replikasi praktik inovatif yang efektif. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Internasional IGA 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Yusharto menjelaskan, transformasi digital dan reformasi tata kelola (governance) memang menjadi landasan bagi peningkatan layanan publik. Namun, kedua aspek ini wajib ditopang oleh regulasi yang kuat agar inovasi dapat berjalan berkelanjutan.
"Ada sejumlah dimensi yang perlu terus diperkuat untuk mewujudkan governance dan kemandirian daerah mulai dari regulasi inovasi hingga replikasi inovasi. Kalau dia (inovasi) sudah dalam bentuk peraturan daerah tentu akan menjadi parameter yang tertinggi," ungkapnya.
Dalam paparannya, Yusharto secara khusus mencontohkan dan mengapresiasi capaian Provinsi Papua Barat yang menunjukkan peningkatan positif dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2024.
Di Papua Barat, tercatat 78 persen inovasi yang dilaporkan telah memiliki regulasi pendukung, termasuk inovasi berbasis digital.
Menurut Yusharto, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan regulasi mampu memperkuat ekosistem inovasi dan memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan di daerah.
Yusharto menekankan, salah satu tantangan utama dalam pengembangan inovasi daerah adalah masih rendahnya tingkat replikasi inovasi antarwilayah. Padahal, replikasi sangat penting untuk mempercepat pemerataan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah.
“Berikutnya yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan replikasi inovasi yang sebaiknya seluruh pemerintah daerah melakukanya seoptimal mungkin," katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait