JAYAPURA, iNews.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengevaluasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua. Upaya yang dilakukan dengan melihat jumlah masyarakat yang akan dilayani dalam luasan wilayah tersebut.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, formasi 20.000 ASN tentu harus dihitung dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, tidak asal usulan daerah.
"Jadi betul-betul sesuai dengan kebutuhannya bukan keinginan," kata Bima Haria di Kota Jayapura, Papua, Selasa (9/3/2021).
Menurut dia, formasi 20.000 ASN ini harus dibagi dengan adil dengan 29 kabupaten dan kota di Papua. Karena itu dia menilai, perlu ada evaluasi kebutuhan ASN.
"Setelah itu baru dilihat mana yang kekurangan sesuai dengan kebutuhan maka akan ditambah supaya adil," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan data 60.000 calon ASN yang sudah ada tersebut akan dievaluasi berapa kebutuhannya, apakah benar sisanya ini honorer atau bukan.
"Karena idealnya di Indonesia, jumlah ASN itu hanya dua persen dari jumlah populasi yang ada namun tergantung dari infrastruktur yang memadai pada wilayah tersebut," katanya.
Dia menambahkan jika infrastruktur suatu wilayah tidak memadai maka kebutuhan ASN juga tidak terlalu banyak, sehingga hal ini yang harus benar-benar dievaluasi.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait