Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Lenis juga membicarakan mengenai anggaran untuk lembaga adat di Tanah Papua.
"Saya minta kepada Bapak Presiden, pemerintah provinsi khusus untuk Papua dialokasikan kepada lembaga masyarakat adat ditransfer langsung ke masing-masing kabupaten dan provinsi dengan tujuan supaya lembaga adat itulah yang masuk keamanan wilayah adat masing-masing untuk menjaga kerukunan kedamaian di Papua," ucapnya.
Lenis juga berharap agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjadi lembaga yang diakui oleh negara untuk dapat memberikan rekomendasi khusus ke masing-masing wilayah adat.
"Jadi lembaga yang ditentukan MRP, Majelis Rakyat Papua adalah lembaga kultur dan juga sebagai rumah aspirasi, maka tidak lagi berpolitik untuk di dalam MRP untuk bisa merekomendasikan siapa dia itu harus melalui rekomendasi masyarakat adat atau saya sebagai ketua lembaga adat," kata Lenis.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait